Ketegangan Meningkat di Irak Akibat Referendum Kurdi

Referendum di daerah otonomi Kurdi di Irak utara dan beberapa daerah yang disengketakan tidak bersifat mengikat dan tidak akan otomatis menghasilkan kemerdekaan. Namun banyak warga Kurdi melihat referendum ini sebagai langkah besar menuju impian Negara Kurdistan Mereka yang sudah lama dirindukan.

Begitu tempat pemungutan suara (TPS) dibuka, pemilih terlihat berbondong-bondong memberikan suaranya. Setelah itu, mereka dengan penuh antusias menunjukkan jari mereka yang ditandai tinta.

Tingkat partisipasi mencapai 72 persen, berarti 3,3 juta dari seluruhnya 4.58 juta pemilih yang terdaftar, kata juru bicara komisi pemilihan Shirwan Zirar hari Senin Senin malam (25/9). Sebelum pemungutan suara, komisi memperkirakan pemilih mencapai 5,3 juta orang.

Hasil referendum diharapkan dalam waktu 24 jam setelah TPS ditutup. Tidak ada yang meragukan, bahwa jumlah suara "ya" akan sangat tinggi.

Pelaksanaan referendum diberitakan berlangsung damai dan dalam suasana yang meriah. Namun di panggung politik internasional, muncul ketegangan. Amerika Serikat menyatakan "sangat kecewa" bahwa referendum ini dilaksanakan.

"Hubungan historis Amerika Serikat dengan rakyat di daerah Kurdistan Irak tidak akan berubah sehubungan dengan referendum yang tidak mengikat saat ini, namun kami yakin, langkah ini akan meningkatkan ketidakstabilan dan kesulitan bagi wilayah Kurdistan dan rakyatnya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Di New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengungkapkan keprihatinannya tentang potensi "destabilisasi" dari referendum tersebut.

Guterres menyatakan PBB menghormati "kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan Irak" dan dia menyerukan agar perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui "dialog yang terstruktur dan kompromi yang membangun".

Sebelumnya, anggota parlemen di Baghdad telah mengumumkan bahwa referendum itu tidak konstitusional. Parlemen bahkan meminta pemerintah mengirim pasukan ke daerah yang disengketakan, di mana referendum tersebut sedang berlangsung.

Di Istanbul, Presiden Recep Tayyip Erdogan memperingatkan bahwa Turki - yang khawatir dampak pemungutan suara terhadap penduduk Kurdi di wilayah Turki - akan menutup perbatasannya dengan Kurdistan Irak dan mengancam untuk memblokir ekspor utama kawasan itu.

Kurdi Irak mengekspor rata-rata 600.000 barel minyak per hari melalui pipa yang mengalir melalui Turki ke Ceyhan di Laut Tengah.

Erdogan kini mengancam untuk menghentikan ekspor minyak ini dan mengecam referendum yang disebutnya "tidak sah". Dia juga mengatakan bahwa perbatasan Habur Turki dengan Irak Kurdistan akan ditutup.

Iran, yang juga memiliki daerah dengan banyak warga Kurdi, meningkatkan tekanan dan mengumumkan hari Minggu (24/9) bahwa pihaknya telah memblokir semua penerbangan ke dan dari wilayah tersebut atas permintaan Baghdad.

Namun di kota Qadishli yang dihuni warga Kurdi di Suriah, referendum itu disambut dengan perayaan di seluruh kota, tanda solidaritas dengan saudara-saudara mereka di seberang perbatasan.

Setelah Perang Dunia I, status warga Kurdi memang menjadi tidak jelas setelah perbatasan di Timur Tengah dirancang sepihak oleh penguasa kolonial masa itu. Warga Kurdi menjadi salah satu kelompok terbesar dunia tanpa kewarganegaraan.

Jumlah kelompok etnis non-Arab yang tersebar di Irak, Iran, Turki dan Suriah mencapai antara 25 dan 35 juta orang.

hp/ (afp, rtr, dpa)