Komisi PBB Mulai Bahas Kejadian di Kapal 'Mavi Marmara'

Fakta yang ada sudah jelas. Tanggal 31 Mei tahun ini, angkatan laut Israel memasuki kapal Turki 'Mavi Marmara' di dekat pesisir Gaza di perairan internasional dan menewaskan 9 aktivis pro Palestina. Hal yang menjadi perdebatan adalah runtutan kejadiannya - siapa yang sebenarnya bersalah. Bagi kepala pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu semuanya sudah jelas. "Mereka sudah menyerang tentara pertama yang naik ke kapal. Tentara kami dipukul, ditusuk dan juga ada tembakan. Mereka hanya mencoba membela diri atau mereka sendiri lah yang akan mati."

Perdana menteri Turki Recep Tayyib Erdogan membantah tuduhan tersebut. Usai peristiwa itu ia secara terbuka menyebutnya sebagai terorisme negara Israel. "Pembantaian berdarah yang ditujukan pada konvoi bantuan kemanusiaan oleh Israel harus dihukum sekeras mungkin. Ini adalah serangan terhadap hukum internasional, terhadap kemanusiaan, dan perdamaian dunia."

Komisi PBB yang Selasa ini (10/8) akan memulai pekerjaannya, tidak bisa menjatuhkan hukuman. Tugasnya adalah menyelidiki kasus ini dan memberikan rekomendasi. Pada awalnya Israel menolak seruan PBB, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa akan adanya penyelidikan internasional. Namun, beberapa faktor yang berbeda kemudian mengubah pandangannya. Yakni, anggota komisi yang antara lain adalah mantan kepala negara Selandia Baru Geoffrey Palmer yang dikenal sebagai sosok yang netral, serta perwakilan Turki serta Israel, dan juga mantan presiden Kolumbia Alvaro Uribe yang diduga pro Israel. Selain itu, Israel berhasil memastikan agar Komisi PBB tidak menginterogasi para tentara Israel yang terlibat. Lagipula di Yerusalem, ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Turki. Selama berpuluh-puluh tahun Ankara adalah mitra Israel paling erat dalam dunia Islam - bahkan dalam urusan militer.

Jurnalis harian 'Haaretz' Tzvi Barel tidak percaya, bahwa tuntutan Ankara akan adanya permohonan maaf resmi dan biaya ganti rugi bagi keluarga korban adalah masalah utama bagi Israel. "Menurut saya, Israel menyerah kepada Amerika Serikat bukan Turki. Turki sendiri berusaha mencari jalan untuk menjaga muka dengan tuntutannya. Keputusan melibatkan komisi ini akan berguna bagi Turki mau pun Israel."

Komisi PBB bukan lah satu-satunya dewan yang akan membahas peristiwa di kapal 'Mavi Marmara'. Komis-komisi sejenis juga dibentuk oleh Dewan HAM PBB di Jenewa dan pada tingkat politik mau pun militer di Israel. Secara keseluruhan ada lima komisi yang mengurus permasalahan ini.

Rainer Sollich / Vidi Legowo-Zipperer

Editor : Rizky Nugraha