Komitmen Transisi Energi Indonesia dan Dukungan Jerman
Dukungan pemerintah Jerman terhadap Indonesia untuk memperdalam kerja sama mempercepat transisi energi dengan biaya terjangkau yang disampaikan Utusan Istimewa Kementerian Luar Negeri Jerman untuk Aksi Iklim Internasional, State Secretary Jennifer Morgan, mendapat respon positif dari pengamat dan aktivis iklim dan energi di Indonesia.
Tim Leader Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Didit Haryo Wicaksono, mengapresiasi pemerintah Jerman yang konsisten dengan upaya transisi energi bekelanjutan. Ia mengatakan ini menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmen dalam transisi energi bekelanjutan, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah Jerman tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.
"Perlu dibuktikan terlebih dahulu sejauh komitmen pemerintah Indonesia. Selama masih memberikan ruang bagi energi fosil, kerja sama ini tidak akan seindah yang dibayangkan," menurut Didit.
Serupa dikatakan Manager Riset Traction Energi Asia, Fariz Panghegar, segala kerja sama yang dapat mempercepat transisi energi merupakan hal yang positif. Mengingat transisi energi merupakan suatu keharusan untuk menghadapi krisis iklim. Negara-negara G20 menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi dunia sehingga menjadi sebuah tanggung jawab berubah ke energi yang lebih ramah lingkungan.
"Perubahan harus dimulai dari sekarang, menunda hanya akan memperparah dampak krisis iklim. Tinggal bagaimana nanti implementasinya yang harus kita awasi bersama. Mengingat ada beberapa energi terbarukan yang tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Produksi energi terbarukan idealnya perlu dilaksanakan dengan rantai pasok produksi yang rendah emisi karbon agar tujuan penurunan emisi bisa terlaksana dengan efektif," ujar Fariz kepada DW Indonesia.
Jerman-Indonesia perdalam kolaborasi
Utusan Istimewa Kementerian Luar Negeri Jerman untuk Aksi Iklim Internasional, State Secretary Jennifer Morgan, mengatakan optimistis bahwa Jerman dan Indonesia dapat bersama-sama menangani tantangan global dengan berjalannya kepemimpinannya atas G-7 dan G-20 secara paralel.
Poin utama keterikatan keduanya, yakni transisi energi yang berkelanjutan, adalah satu dari tiga pilar agenda G-20 Indonesia. Jerman menegaskan pentingnya mempercepat transisi ini melalui kerja sama bilateral, terutama dengan mitra-mitra penting seperti Indonesia.
"Selain rentan terhadap dampak krisis iklim, Indonesia juga merupakan kekuatan ekonomi besar yang menentukan arah regional maupun global. Kita (Indonesia dan Jerman) sama-sama berjuang demi tujuan serupa yaitu transisi energi yang bersih dan terjangkau, yang akan menciptakan pekerjaan dan peluang baru bagi rakyat kita," ujarnya.
Lebih lanjut, Morgan mengatakan bahwa Jerman siap memperdalam kolaborasinya dengan Indonesia demi mempercepat aksi ini. Mulai dari memperluas kerja sama bilateralnya di bidang iklim, energi, dan lingkungan hidup. Termasuk membagikan pengalaman Jerman terkait proses transisi energi dan penghentian operasi (phase-out) PLTU batu bara.
"Setiap negara perlu meningkatkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) demi memenuhi target Pakta Glasgow di konferensi iklim COP-26," imbuhnya.
Morgan mengakui potensi luar biasa energi terbarukan di Indonesia, termasuk keanekaragaman hayati dan upayanya untuk melindunginya melalui target carbon net sink pada 2030 di sektor penggunaan lahan.
"Hal yang saya lihat dari kunjungan saya di sini adalah bahwa kebutuhan untuk bergerak menuju ke energi bersih telah mengambil langkah yang sangat maju di Indonesia. Kita akan segera melihat pengumuman yang akan datang seputar tingkat energi terbarukan, seputar potensi dan harapan karena kita semua harus meningkatkan kontribusi nasional kita," ujar Morgan dalam konferensi pers, Rabu (11/05), di Jakarta.
Saat ini, Jerman telah menetapkan sasaran mencapai bauran energi terbarukan sebesar 80% pada 2030 serta perekonomian netral karbon pada 2045. Sebuah paket kebijakan energi baru sedang dalam proses untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat penggunaan lebih luas energi angin, surya, dan terbarukan lainnya.
"Satu hal yang jelas ini membutuhkan kerja keras luar biasa dari kita semua, Jerman, Indonesia, dan seluruh negara di dunia khususnya karena perang yang berlangsung di Ukraina, namun terlepas dari itu kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya," ujarnya.
Situasi Indonesia lebih kompleks
Deputi Direktur Program Iklim Energi Kota dan Laut WRI Indonesia, Almo Pradana, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, Jerman merupakan pionir untuk transisi energi terbarukan. Ini ditunjukkan dalam persentase energi terbarukan dalam bauran energi total yaitu sebesar 50.9% yang terdiri dari tenaga angin 27%, tenaga surya 10,5%. Biomassa 9,7%, dan tenaga air 3,8%.
"Hal ini tentunya dapat dicapai melalui inisiatif kolaborasi berbagai sektor dan key stakeholders di Jerman, baik dari pemerintah, private sector, NGO, dan masyarakat umumnya," kata Almo.
Mengutip data Bappenas (2021), Almo mengatakan kerjasama Indonesia dan Jerman melalui program Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE SEA) di Indonesia bertujuan mengubah narasi arah sektor energi secara substantif, khususnya sektor tenaga listrik di Indonesia menuju transisi energi ke arah energi bersih, yang berlandaskan pada kebijakan berbasis bukti untuk pemenuhan komitmen Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang menanamkan kerangka global untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Saat ini, situasi transisi energi di Indonesia dapat dikatakan cukup kompleks, problematika yang dihadapi termasuk struktur regulasi, grid, kurangnya insentif dan roadmap yang kurang konsisten dan tidak memprioritaskan pengembangan energi terbarukan yang terdesentralisasi, serta ekosistem bisnis dan akses pendanaan yang tidak terlalu mendukung transisi energi.
"Tentunya, dengan kolaborasi Indonesia-Jerman melalui CASE, dan inisiatif lainnya akan sangat membantu Indonesia untuk belajar dari Jerman sebagai negara yang telah sukses dalam mengimplementasikan energi terbarukan dalam skala yang besar. Karena perlu disadari bahwa transisi energi bukan hanya membutuhkan usaha yang mumpuni tapi juga membutuhkan kolaborasi, dukungan, dan insentif dari berbagai pihak," imbuhnya.
Almo mengatakan CASE telah membuat program yang cukup solutif untuk menjadi langkah awal dalam mendesain sebuah langkah transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia. Sebagai contoh, selain program utama CASE (program studi co-firing sebagai opsi yang layak untuk transisi energi terbarukan di Indonesia dan mitigasi risiko investasi EBT di Indonesia), CASE juga memiliki program riset mengenai analisis kesenjangan transisi energi yang memberikan perspektif dari rancangan kebijakan, dan menyampaikan rekomendasi untuk transisi energi di Indonesia.
Minim peraturan penunjang
Didit Haryo Wicaksono dari Greenpeace mengatakan dukungan dari Jerman harus dilengkapi dengan peraturan penunjang, sehingga transisi energi yang diharapkan dapat terealisasi. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 yang masih memperlihatkan bauran energi terbarukan hanya 24% hingga 2030 dan masih didominasi baru bara.
"Kondisi yang transisi yang tidak serius tidak lepas dari kuasa batubara, oligarki industri kotor, pemerintah masih memfasilitasi, bahkan beberapa kebijakan seperti yang dirumuskan di RUU EBT pemerintah menawarkan konsep terkesan hijau," ujar Didit kepada DW Indonesia.
Rekomendasi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), mengharuskan negara-negara sudah harus menutup 80% PLTU mereka pada tahun 2030 untuk bisa mencapai target Paris Agreement dan nol emisi di tahun 2050. Namun dalam RUPTL Kementerian ESDM disebutkan bahwa Indonesia masih berencana untuk membangun PLTU dengan kapasitas 13,8 giga watt tahun 2021-2030 mendatang dan 90% di antaranya akan dibangun di Jawa dan Sumatera.
"Kata kuncinya hanya dua, komitmen dan segera lakukan dengan RUU EBT yang lebih konkret dan RUPTL yang lebih mengikat, 80% PLTU harus disetop dan bauran energi terbarukannnya harus 80% di tahun 2030," tegasnya.
Fariz Panghegar dari Traction Energi Asia menambahkan Indonesia memiliki beberapa komitmen yang baik mulai dari pengurangan emisi. Namun, lanjut Fariz, sebuah komitmen apabila tidak tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi pernyataan. Karena itu diperlukan juga kebijakan dan regulasi dalam negeri yang memungkinkan percepatan transisi energi untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang semakin nyata terjadi seperti serangan gelombang panas dan bencana lingkungan.
"Beberapa kebijakan dan regulasi energi terbarukan yang seharusnya dirilis tahun lalu, harus segera diselesaikan untuk meningkatkan kepercayaan para investor dan iklim investasinya. Hal yang tak kalah penting adalah sinergi antarkementerian/lembaga serta dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi. Karena beberapa sumber energi terbarukan kewenangannya tersebar lintas kementerian yang berbeda antara sektor hulu dan sektor hilir seperti sumber energi dari sampah, limbah dan produk pertanian," paparnya.
Peluang green jobs
Realisasi komitmen transisi energi, jika dilakukan serius oleh pemerintah Indonesia akan turut membuka lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan, atau dikenal green jobs. Fariz mengutip data Bappenas yang menyatakan transisi energi mampu menciptakan 1,8 juta hingga 2,2 juta tenaga kerja baru dalam empat dekade mendatang.
Serupa disampaikan Tim Leader Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Didit Haryo Wicaksono. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, setiap 1 giga watt yang dihasilkan dari transisi energi akan membuka peluang 20 ribu sampai 30 ribu lapangan pekerjaan.
"Artinya ada keterlibatan masyarakat, ada kontribusi dari masyarakat sehingga menjadi peluang green jobs. Sebaran energi terbarukan tidak terpusat di satu daerah saja, dan ini bisa menjadi ruang baru untuk menyelesaikan persoalan urbanisasi," papar Didit. (ae)