Konferensi Iklim PBB Berakhir Tanpa Hasil

Putaran perundingan iklim PBB yang berlangsung sejak 6 Juni dan berakhir 17 Juni kemarin tidak mencapai hasil yang berarti. Tetapi ketua sekretariat iklim PBB, UNFCCC, Christiana Figueres, tetap menyebut perundingan dua pekan itu konstruktif. Menurutnya, perundingan mengenai iklim adalah proses yang rumit, karena itu orang tidak dapat mengharapkan terobosan mendadak.

Figueres mengatakan, “Siapapun yang bekerja di bidang ini harus mengetahui, perundingan tentang iklim adalah yang terpenting yang diadakan di dunia ini. Orang juga harus menyadari bahwa pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat tidak akan mampu menyelamatkan iklim hanya dengan satu pertemuan dan kesepakatan.“

Tetapi ia mengakui, hanya sedikit kemajuan kongkrit yang berhasil dicapai. Jurang antara ilmu pengetahuan dan kehendak politik masih sangat besar. Menurut kepala urusan politik iklim internasional pada organisasi perlindungan lingkungan Greenpeace Jerman, Martin Kaiser, perundingan tersebut tidak berhasil menggerakkan politisi untuk memutuskan kebijakan yang penting bagi kesepakatan iklim.

Salah satu pokok sengketa adalah Protokol Kyoto, kesepakatan mengenai iklim yang akan berakhir masa berlakunya 2012 mendatang. Jepang, negara tempat kesepakatan itu dulu ditandatangani, tidak bersedia memperpanjang masa berlakunya. Rusia yang pertama meratifikasi Protokol Kyoto juga menolak.

Kanada, yang menjadi tuan rumah perundingan pertama tentang perpanjangan kesepakatan itu sekarang juga menolak. Tetapi masalah yang terbesar tetap sama: AS dan Cina yang menjadi negara terbesar perusak iklim tidak bersedia menandatangani kesepakatan itu. Negara-negara penandatangan Protokol Kyoto, satu-satunya kesepakatan yang mewajibkan mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya, sekarang hanya bertanggungjawab bagi 30% emisi CO2 di seluruh dunia.

Tetapi bagi Martin Kaiser dari Greenpeace Jerman, Protokol Kyoto belum gagal sepenuhnya. Meski demikian perpanjangan masa berlakunya kesepakatan itu akan menjadi masalah menentukan dalam KTT yang akan diadakan di Durban, Afrika Selatan. Uni Eropa sekarang juga menetapkan tuntutan bagi negara-negara industri maju dan ambang industri, agar memberikan pernyataan dalam perundingan tentang perpanjangan Protokol Kyoto.

Tetapi yang buntu bukan saja perundingan yang berkaitan dengan Protokol Kyoto. Perundingan tentang pendanaan Green Funds, atau dana untuk investasi pada perusahaan-perusahaan yang memperhatikan perlindungan lingkungan, juga mengalami kemacetan. Untuk menggerakkan kembali proses itu, pemerintah Jerman mengadakan perundingan di tingkat menteri awal Juli mendatang. Dalam pertemuan itu, Menteri Lingkungan Hidup Jerman Norbert Röttgen akan mengadakan pembicaraan tidak resmi dengan menteri-menteri dari negara lain.

Negara-negara yang menandatangani Protokol Kyoto sepakat akan bertemu lagi di Durban akhir November mendatang, untuk membicarakan kelangsungannya. Lokasi dan waktu belum ditetapkan. Sekretariat urusan iklim PBB, yang berkantor pusat di Bonn akan mengumumkannya pekan depan.

Helle Jeppesen / Marjory Linardy

Editor: Dyan Kostermans