1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Korea Utara: Kesepakatan AS Picu 'Perlombaan Senjata Nuklir'

20 September 2021

Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Senin (20/09) mengatakan aliansi baru Amerika Serikat di Indo-Pasifik dan kontrak kapal selam dengan Australia dapat memicu "perlombaan senjata nuklir" di wilayah tersebut.

https://p.dw.com/p/40XnF
Kapal selam Virginia USS Missouri (SSN 780)
AS dan Inggris berbagi teknologi kapal selam bertenaga nuklir dengan AustraliaFoto: Amanda R. Gray/U.S. Navy via AP/picture alliance

Pekan lalu, Amerika Serikat mengumumkan pakta keamanan baru dengan Australia dan Inggris, sebagai bagian dari kemitraan strategis di mana kapal selam nuklir AS akan dipasok ke Canberra.

"Ini adalah tindakan yang sangat tidak diinginkan dan berbahaya yang akan mengganggu keseimbangan strategis di kawasan Asia-Pasifik dan memicu rantai perlombaan senjata nuklir," kata media pemerintah Korea Utara, KCNA, mengutip seorang pejabat kementerian luar negeri.

"Keputusan itu menunjukkan bahwa AS adalah pelaku utama yang menggulingkan sistem non-proliferasi nuklir internasional," kata seorang kepala bagian berita asing di Departemen Pers dan Informasi kementerian.

Pada Rabu (15/09), Korea Utara menembakkan dua rudal ke laut ketika Seoul berhasil melakukan uji coba peluncuran rudal balistik kapal selam dan menjadikannya negara ketujuh di dunia dengan teknologi tersebut.

Serangkaian uji coba rudal dan kesepakatan pertahanan di Pasifik menandai perlombaan senjata regional yang semakin intensif saat persaingan Cina-AS tumbuh. "Sangat wajar jika negara-negara tetangga termasuk Cina mengutuk tindakan ini sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas kawasan," kata pejabat Korea Utara itu.

Taktik AS redam kebangkitan Cina

Aliansi pertahanan Australia, AS, dan Inggris yang baru diteken saat masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden dipandang sebagai langkah untuk melawan kebangkitan Cina.

"Sikap kesepakatan ganda AS semakin jelas setelah munculnya pemerintahan baru, mengikis norma dan ketertiban internasional yang diterima secara universal dan secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas dunia," kata pejabat kementerian Korea Utara.

Pejabat itu menambahkan bahwa Korea Utara "pasti akan mengambil tindakan balasan yang sesuai jika itu berdampak kecil pada keamanan negara kita".
ha/hp (AFP)