Korupsi dalam Pembangunan di Aceh

Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias menerjunkan tim investigasi untuk menyelidiki sejumlah kontraktor yang diduga terkait korupsi dalam proyek pembangunan rumah bagi pengungsi tsunami. Dugaan adanya korupsi tersebut berawal dari hasil pembangunan rumah yang kelihatan asal jadi dan tidak memenuhi standar. Tim dari BRR akan mengawasi proses akhir pelaksanaan proyek yang ditender pada tahun 2006 lalu. Bila terbukti kontraktor bekerja tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan BBR, maka kontraktor tersebut akan dicabut dari daftar tender pembangunan rumah.

Akan Tindak Tegas

Juru bicara BRR Mirza Keumala mengatakan, kontraktor yang masuk dalam penyelidikan ini sebagian besar berasal dari Aceh sendiri, karena saat ini lebih 90 persen proyek di Aceh dikerjakan oleh kontraktor lokal. Kontraktor lokal inilah yang sering meninggalkan pembangunan perumahan terbengkakali, jika dana yang mereka miliki habis terpakai. Untuk itu BRR akan memberikan sanksi tegas kepada para kontraktor ini.

“Ya, dia mungkin mengerjakan rumah tidak sesuai dengan spesifikasi atau barang kali memang belum mengerjakan sama sekali, ini kita akan lihat dulu, mungkin sanksi blakclist itu bisa saja di kenakan. Saya kira, apalagi dirumah 2005 kami sadar sekalikarena anggaran kecil, APBN menetapkan setiap rumah BRR itu hanya 28 juta, tentu banyak kekurangan di sana sini”

Anggaran Terlalu Kecil

Sebelum memberikan sanksi tersebut, BRR terlebih dahulu akan memberi kesempatan kepada kontraktor tersebut untuk memperbaiki perumahan tersebut. Mirza mengakui bahwa ada sejumlah bangunan rumah BRR di bawah standar kualitas, namun hal itu disebabkan anggaran untuk pembangunan rumah tersebut terlalu kecil. Anggran tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perumahan yang dibangun oleh Pemerintah Turki di desa Lampuuk, Aceh Besar.

Pengungsi Terbengkalai

Sementara itu, Nazamuddin, pengamat ekonomi Aceh menilai tindakan yang diambil oleh BRR untuk mencoret sejumlah kontraktor nakal dari daftar penerima proyek pembangunan rumah, merupakan langkah tepat. Karena saat ini lebih sebelas ribu kepala keluarga korban tsunami masih menempati barak pengungsian. Padahal bencana tsunami sudah lewat lebih dari 2 tahun.

Nazamuddin menambahkan sejumlah rumah yang dibangun oleh kontraktor yang dibiayai oleh BRR mutunya sangat rendah, bahkan di beberapa daerah di Nanggroe Aceh Darussalam sejumlah warga menolak menempati rumah bantuan tersebut karena dibangun asal jadi. Masyarakat khawatir bila terjadi gempa bumi di Aceh, bangunan tersebut mudah runtuh.