Korupsi di Perusahaan Jerman

Pembayaran uang pelicin oleh Volkswagen (VW), tudingan menyogok terhadap perusahaan farmasi Ratiopharm dan kasus rekening gelap Siemens. Ini hanya tiga diantara sejumlah skandal korupsi yang mewarnai bisnis Jerman pada tahun 2006. Beberapa kasus diantaranya bersifat lintas negara. Bagi berbagai pihak inilah yang membuat berang. Tiba-tiba citra perusahaan Jerman yang bersih dan apik tampil lusuh di mata internasional.

Kasus Penyogokan

Sementara ini, dua belas orang dari perusahaan VW saat ini ditahan akibat skandal yang merebak pertengahan Juni 2005. Ketika itu, VW menuding bekas direktur personalia SKODA, anak perusahaan VW di Polandia, karena menyogok dan memberikan peluang lebih kepada beberapa distributor pilihan. Perusahaan Ratiopharm didenda dan diperingati agar tidak lagi membayar dokter untuk memberikan preskripsi obat-obatan yang diproduksinya. Paling spektakuler diantara skandal-skandal ini adalah dugaan penggelapan dana oleh Siemens yang berlangsung di tahun 90-an.

Hansjörg Elshorst dari Transparency Internasional mengatakan: “Jerman termasuk lima besar negara pengekspor, ekspornya jauh lebih banyak dari negara-negara lain. Tadinya kami cukup puas bahwa Jerman tidak melakukan korupsi seperti negara-negara lain, namun sekarang kami tentunya kecewa.”

Penggelapan Uang

Kasus terakhir ini terbongkar, ketika November lalu pihak kejaksaan München melakukan penggerebekan di sekitar 30 lokasi kantor dan rumah pribadi karyawan Siemens. Dalam razzia yang melibatkan dua ratus polisi, petugas dinas perpajakan dan kejaksaan itu, sekitar 36 ribu dokumen disita. Penelitian terhadap dokumen menunjuk kepada rekening gelap milik Siemens di luar negeri.

Tujuh orang karyawan Siemens ditahan pihak kejaksaan sehubungan tuduhan menyalurkan 200 juta Euro ke rekening itu. Pada awalnya Siemens dituduh menghindari pajak.

Saat itu Jaksa Tinggi Munchen, Anton Winkler menyatakan: “Investigasi terhadap tertuduh dan saksi melalui kejaksaan dan polisi sudah selesai. Dugaan bahwa Siemens dirugikan melalui penggelapan uang semakin kuat.“

Uang Pelicin untuk Memenangkan Kontrak

Menghadapi tuduhan itu, juru bicara Siemens, Peik von Bestenbostel menerangkan: "Sehubungan dengan investigasi kejaksaan München, tentu saja kami melakukan penyelidikan intensif di perusahaan kami dan dalam minggu-minggu terakhir memeriksa semua dokumen dalam lingkup waktu 7 tahun terakhir dan menemukan bukti bahwa ada sejumlah hal yang tidak patut dikurangi dari pajak yang harus kami bayar.“

Hal sama diberitakan oleh harian Süddeutsche Zeitung. Namun harian ini juga melaporkan salah seroang diantara karyawan yang ditahan telah mengaku mentransfer uang pelicin kepada almarhum diktator Nigeria, Sani Abacha. Selama berkuasa di Nigeria dari 1993 hingga 1998 saat ia meninggal dunia, diktator itu diperkirakan mengkorupsi 2,2 milyar Euro. Bila hal itu terbukti, maka rekening gelap Siemens itu sebenarnya justru diperuntukan bagi dana promosi guna memenangkan kontrak dari luar negeri.

Kemarahan terhadap perusahaan Jerman yang merusak citra Jerman karena praktek korupsi mulai terdengar dari segala arah. Wolfgang Schaupensteiner, seorang jaksa pakar korupsi menegaskan bahwa perusahaan Jerman harus berusaha lebih keras untuk melawan korupsi. Ia menyesalkan bahwa nilai-nilai, seperti loyalitas, rasa tanggung jawab, kejujuran dan patuh terhadap hukum, sudah tidak menjadi tradisi lagi sekarang.

Banyak Yang Terlibat

Sementara Hansjörg Elshorst dari Transparency Internasiona menyatakanl: "Kasus yang sebesar ini tidak mungkin merupakan pekerjaan hanya beberapa orang. Ini merupakan pekerjaan sejumlah orang yang termasuk jajaran pimpinan.“

Kritik pedas seperti ini membuat pihak menejemen kebakaran jenggot. Direktur Eksekutif Siemens, Klaus Kleinfeld langsung meminta Michael Hershman, seorang mantan agen rahasia Amerika Serikat, untuk mengusut tuntas masalah ini. Herschman yang juga pendiri Transparency Internasional memiliki pengalaman luas dalam masalah ini. Ia mengatakan:

"Para eksekutif Siemens telah berjanji akan bekerjasama dengan saya. Baik itu dari pihak direksi, Dewan Komisaris, karyawan maupun mitra perusahaan ini. Saya pasti tidak akan menerima bila ada ada yang berusaha menghalang-halangi pekerjaan saya.“

Kritikan terhadap Dewan Komisaris

Sementara para pemegang saham Siemens juga gerah. Tanggal 25 Januari mendatang akan diselenggarakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Daniela Bergdolt yang merepresentasi para pemegang saham ini menilai bahwa pemegang saham membutuhkan kepastian. Para pemegang saham menilai bahwa Dewan Komisaris yang seharusnya melakukan pengawasan, seharusnya lebih awal mengatakan bahwa ada keanehan pada administrasi perusahaan itu. Kritik khususnya ditujukan kepada Heinrich von Pierer, mantan direktur Siemens yang sekarang menjabat Ketua Dewan Komisaris Siemens. Bergdolt mengatakan:

"Tuan von Pierer itu sebelumnya ketua direksi sekarang ia ketua Dewan Komisaris, tentu saja ia juga sekarang menghadapi kritik. Namun kami harus menunggu bagaimana perkembangan investigasi ini dan akan mengajukan sejumlah pertanyaan di RUPS mendatang.“

Keterlibatan Lain Siemens

Masalahnya, investigasi yang dihadapi Siemens saat ini bukan hanya tentang rekening gelap untuk kasus Nigeria. Siemens juga diinvestigasi sehubungan program pangan untuk minyak yang diluncurkan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Irak pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Program ini memperbolehkan pemerintah Irak, yang waktu itu sedang di embargo, untuk menjual minyak bumi dalam jumlah terbatas untuk membeli kebutuhan dasar bagi rakyatnya.

Berkaitan dengan itu, ada dugaan bahwa Siemens yang berkepentingan di bidang energi dan peralatan medis telah menyuap Saddam Hussein. Namun dalam hal ini bukan Siemens saja yang diselidiki. Sebuah perusahaan minyak Jerman, Linde, juga diinvestigasi berdasarkan tuduhan yang sama. Investigasi yang diperintahkan oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan, menemukan bahwa 2.000 perusahaan dari 60 negara menyogok Saddam Hussein agar dapat mengambil bagian dalam program tersebut. Enam puluh tiga diantaranya adalah perusahaan Jerman.

Sementara itu menurut jurubicara Siemens, Constantin Birnstiel, perusahaannya telah menyelidiki laporan PBB itu dan tidak menemukan tindak kriminal. Di pihak lain muncul pertanyaan, bagaimana Jerman bisa bersaing secara internasional bila praktek korupsi justru subur di negara-negara lain.

Kebijaksanaan Baru

Investigasi terhadap Siemens yang masih bergulir mendesak pemerintah Jerman untuk mengubah tata kelola perusahaan Jerman. Dalam upaya untuk meghindari penyalahgunaan kekuasaan di kalangan papan atas perusahaan, pemerintah Jerman menyarankan pembatasan terhadap apa yang boleh dilakukan oleh seorang eksekutif sesudah memasuki masa pensiun. Menurut harian Handelsblatt, pemerintahan koalisi Jerman telah mencapai kesepakatan mengenai keanggotaan sebuah Dewan Komisaris. Selama lima tahun sesudah berakhirnya masa kontrak, seorang direktur eksekutif perusahaan dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris dari perusahaan yang sama. Selama ini, praktek tersebut merupakan hal yang lumrah di perusahaan-perusahaan Jerman. Walaupun diketahui bahwa ada kemungkinan besar akan terjadi konflik kepentingan.