KPU: Gugatan Ganjar di MK yang Sasar Presiden Salah Sasaran

KPU menilai gugatan tersebut salah sasaran. Hal itu disampaikan kuasa hukum KPU Hifdzil Alim dalam sidang sengketa Pilpres di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024). Hifdzil mengatakan posita dan petitum pemohon tidak ada sinkronisasi.

"Posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran kecurangan TSM dalam proses Pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi, ini model baru yang mulia, ada ABP namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi, yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden," kata Hifdzil.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

​​​​​​​

Presiden Jokowi bukan peserta pemilu

Hifdzil mengatakan Presiden Joko Widodo bukanlah peserta Pemilu 2024. Maka, menurutnya, tuduhan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden merupakan hal yang tidak benar.

"Bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi pelanggaran atau kecurangan oleh Presiden dan jajarannya, namun fakta hukumnya Presiden bukan peserta pemilu dan bukan pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU a quo," ujarnya.

"Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik dalam posita atau petitum menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon," sambung dia.

Maka, menurutnya, posita dan petitum yang disampaikan pemohon tidak sinkron. Di mana, pemohon mendalilkan adanya kecurangan abuse of power oleh Presiden Jokowi dan meminta pasangan Prabowo-Gibran untuk didiskualifikasi.

"Sehingga hal itu menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang mendiskualifikasi salah satu paslon capres cawapres," tuturnya.

Baca artikel DetikNews

SelengkapnyaKPU Jawab Gugatan Ganjar di MK yang Sasar Presiden: Salah Sasaran