Sekitar 900 WNI Sudah Dievakuasi dari Sudan
26 April 2023
”Pada evakuasi tahap pertama jumlah WNI ada 569 orang. Mereka bertolak dari Port Sudan ke Jeddah,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers. Tim pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan WNI Judha Nugraha kemudian kembali ke Port Sudan dari Jeddah. Mereka menyiapkan evakuasi tahap dua yang prosesnya tengah berlangsung.
”Gelombang kedua WNI ini sudah tiba di Port Sudan dari Khartum,” ujar Retno Marsudi. Sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa, terdapat pula anggota Palang Merah Indonesia (PMI) dengan keluarganya dan seorang tenaga profesional airlines.
Hambatan perjalanan
Perjalanan Khartum-Port Sudan menempuh jarak 800 kilometer. Para WNI tersebut terdiri dari 328 orang, yaitu 294 laki-laki, 29 perempuan, dan 5 anak. Umumnya mereka adalah mahasiswa dan beberapa merupakan karyawan di maskapai penerbangan.
Perjalanan ke Port Sudan itu melewati Kota Atbarra dan Sawakin. Menlu menuturkan terjadi kecelakaan tunggal yang menimpa salah satu dari tujuh unit bus pengangkut WNI di Atbarra akibat jalanan rusak. "Tiga orang WNI terluka dan sedang dirawat di rumah sakit di Port Sudan. Pengemudi mengalami kelelahan sehingga membuat bus terperosok ke luar jalur, "ungkap Retno. Mereka akan melanjutkan penyeberangan apabila dokter mengizinkan.
Bantuan Arab Saudi
Secara total sudah 897 WNI, dari 937 WNI yang tercatat berada di Sudan, telah dievakuasi. Sisa WNI lainnya menurut Kemenlu, tidak berangkat keluar Sudan karena alasan keluarga, tidak berada di Sudan karena tengah mudik ke tanah air dan lainnya sedang berada di luar negeri.
Pemerintah Indonesia juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memfasilitasi jalur transportasi laut dari Port Sudan menuju Jeddah.
Situasi mencekam setelah meletusnya pertempuran antara tentara reguler dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan.
Perang memperebutkan kekuasaan tersebut menewaskan ratusan orang dan membuat jutaan orang Sudan tidak mendapatkan akses ke layanan dasar. Pertempuran tersebut menghancurkan rencana untuk memulihkan pemerintahan sipil di Sudan.
(Sumber tambahan: Kemenlu RI)