LSM Internasional Desak Obama Tunda Kerjasama Militer dengan Indonesia

Kedatangannya kali ini, tak lama setelah beredarnya video penyiksaan warga Papua. Protes diserukan berbagai lembaga HAM akan rencana pembaruan kerjasama militer AS dan Indonesia. Dicemaskan kalangan aktivis HAM, bantuan dan kerjasama itu hanya akan memperburuk kondisi HAM di Indonesia.

Kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia disebut-sebut sebagai bentuk dukungan bagi proses reformasi demokrasi di Indonesia, namun berbagai kelompok hak asasi manusia domestik maupun internasional, memandang sebaliknya, terkait rencana kerjasama militer antara Amerika Serikat dan Indonesia yang akan dipererat. Mereka meminta penundaan bantuan dan kerjasama tersebut.

Mantan pejabat tinggi kementrian luar negeri Amerika Serikat yang kini aktif dalam West Papuan Advocacy Team WPAT, Ed McWilliams mengungkapkan Obama harus mempertimbangkan bagaimana selama ini polisi (brimob), pasukan khusus (Kopassus) dan pasukan anti teror Densus 88 terus melakukan operasi dengan tidak mengindahkan hak asasi manusia. Ia mengatakan : „Kenyataannya, kerjasama antara militer AS dan Indonesia terus berjalan. Dari tiga bulan silam pun secara khusus sudah disampaikan oleh Pentagon dan mereka memulai kontak dengan Koppasus (TNI) dan kontak itu berlanjut ke bentuk kerjasama.”

Kedatangan Obama kali ini tidak lama setelah video penyiksaan warga Papua yang dilakukan oleh TNI tersebar di situs internet Youtube. Dari database korban pelanggaran HAM di Puncak Jaya, yang direkam Juli 2010, terlihat dua lelaki : Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire ditangkap dan disiksa oleh tentara dekat Gurage, daerah dekat Tinggi Nambut, Puncak Jaya. Sebelumnya LSM-LSM telah mencatat terdapat beberapa kali kasus-kasus pelanggaran HAM serupa.

Viktor Mambor, dari Forum Kerjasama LSM Foker Papua mengatakan bantuan dan kerjasama yang akan dilakukan antara kedua pihak dicemaskan akan disalahgunakan oleh TNI untuk membungkam kebebasan berekpresi di Papua. Penyiksaan terhadap warga di Tinggi Nambut Papua menurutnya merupakan peristiwa berulang dengan metode penyiksaan yang sama, yaitu intimidasi terhadap warga dengan alasan mengantisipasi separatisme: „Kadang-kadang Indonesia dikasih bantuan malah disalahgunakan. Ini harusnya untuk melindungi aset negaranya, malah dipakai untuk membunuh masyarakat sendiri.“

Sophie Grig dari Survival Human Rights Organization, mengharapkan dengan banyaknya kritikan protes atas kerjasama itu maka Obama bersedia menunda kerjasama tersebut.

Berbeda dengan yang berbagai kalangan lain, ia berharap bahwa Obama akan mendengarkan seruan protes kalangan pegiat HAM: "Pemerintah AS menunjukan niat meningkatkan demokratisasi dan Indonesia harus mengontrol militer Indonesia sebagai secara keseluruhan, namun sayangnya tidak seperti yang diharapkan, seperti misalnya kasus di Papua Barat, dimana pelanggaran HAM; yang kita lihat dari video penyiksaan, berlanjut dengan impunitas. Kita tak yakin bila pemerintah AS akan mau meningkatkan kerjasamanya dengan Indonesia, bila situasinya demikian.”

Ayu Purwaningsih

Editor : Hendra Pasuhuk