Luhut: Pemerintah Tak Tergoyahkan Oleh Radikalisme

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintahan tak tergoyangkan oleh ancaman gerakan radikalisme.

Luhut yang yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemerintah perlu makin memperkuat ideologi Pancasila -- yang telah semakin terabaikan, sejak jatuhnya kediktatoran Suharto pada tahun 1998 -- yang merupakan tonggak menuju demokrasi di Indonesia.

Dalam acara Foreign Correspondents Club, di hadapan wartawan, Luhut mengungkapkan: "Kami tidak kehilangan kendali."

Indonesia dikenal moderat

Aksi demonstrasi mendesak penangkapan Gubernur Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berlangsung sejak bulan November lalu. Ahok diadili atas tuduhan penghujatan dan menghadapi ancaman hingga lima tahun penjara.

Protes besar-besaran menuntut penangkapannya menjadi perhatian internasional, dimana selama ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Islam moderat.

Seperti dilansir kantor berita Associated Press, aksi protes tersebut juga memberikan tempat bagi Front Pembela Islam (FPI) yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok pengawas moral yang kerap main hakim sendiri. Pemimpin FPI, Rizieq Shihab, mengatakan, aksi protes di Jakarta berjalan damai jika saja tidak ada masalah soal penistaan agama dan isu-isu seperti lesbian, gay, biseksual dan transjender (LGBT), dan lain-lain.

Luhut: Presiden berani

Terkait dengan pemimpin FPI Rizieq Shibab, Luhut Pandjaitan mengatakan: "Kami memiliki data yang cukup rinci tentang dia. Kita akan lihat apa yang terjadi. Kami tahu apa yang akan kami lakukan," katanya. "Presiden sangat berani, untuk melakukan tindakan apapun yang diperlukan demi kepentingan negara ini. Tidak ada keragu-raguan sama sekali," pungkas Luhut.

Aksi protes terhadap Ahok tanggal 4 November lalu berbuntut kericuhan, dimana puluhan polisi dan pengunjuk rasa terluka.

ap/vlz(ap)