20 YU

Walaupun tidak ada pemenang dalam arti tradisional dalam Perang Balkan di tahun 90an, negara-negara pecahan Republik Yugoslavia ini mempunyai cara masing-masing dalam menghadapi konsekuensi perang ini. Di negara-negara yang kerusakannya tidak begitu buruk, terlepas dari segala luka-luka, tetap timbul kesan di masyarakatnya, bahwa mereka percaya ada di sisi pemenang dan pihak yang adil. Dengan demikian warisan perang dapat dihadapi lebih baik, daripada di negara-negara yang situasinya beda.

"Hal ini paling bisa dilihat, dalam cara mereka memperlakukan para penjahat perang," kata Dennis Gratz, pakar politik dan anggota pusat alumni bagi kajian interdisipliner ACIPS di Sarajevo. Contohnya adalah Kroasia: "Karena Kroasia berhasil membebaskan negaranya sendiri, maka mereka bisa menghadapi para penjahat perang di negaranya sendiri dengan lebih mudah," ujar Gratz.

Tetapi di tempat-tempat, di mana kejahatan perang digunakan secara sistematis sebagai metode yang dipilih secara sengaja, situasinya berbeda. Penembakan massal, pembakaran gedung dan rumah-rumah, pengusiran dan pemerkosaan massal di Bosnia dan Herzegovina bertujuan sebagai "pembersihan etnis" dan ini sering dipakai orang Serbia asal Bosnia sebagai senjata. Karena itu sekarang sulit bagi Bosnia, yang sebenarnya harus membangun sebuah negara yang terdiri dari orang Bosnia, Serbia dan Kroasia, untuk mengambil konsensus terkait penanganan masalah masa lalunya, kata Gratz.

Harus bekerja sama kalau mau masuk Uni Eropa

Dua dasawarsa setelah keruntuhan negara bersama dan 15 tahun setelah perang yang brutal, terlepas dari luka yang belum sembuh, semua negara mantan Republik Yugoslavia ingin menjadi anggota Uni Eropa. Tetapi persyaratan keanggotaan di Uni Eropa adalah kerjasama regional yang erat. Sampai sekarang hal ini masih susah, masing-masing negara di kawasan iti masih melihat negara lain dengan skeptis dan saling tidak percaya.

Tetapi memang sudah ada beberapa perubahan, sejak dipilihnya presiden baru di Kroasia. Ivo Yosipovic mengambil langkah maju yang besar dalam kerjasama antara Kroasia dan Serbia, terutama dalam pemberantasan kasus-kasus kriminalitas lintas negara, kata Tanja Topic, seorang pakar politik dari Banja Luka di Bosnia/Herzegovina. Selain itu Kroasia juga mendukung proses integrasi Eropa negara tetangganya. Misalnya terjemahan berbagai dokumen yang penting bagi pencalonan ke Uni Eropa diberikan secara cuma-cuma kepada Serbia dan juga Bosnia/Herzegovina. Ini merupakan isyarat murah hati yang dapat mempermudah upaya kerjasama di masa depan.

Politik nasional membatasi proses integrasi Eropa

Masih ada banyak luka lama yang mempersulit kerjasama erat antara negara-negara tetangga ini. Terutama hubungan dengan Serbia masih dibebani oleh perang. Dari kubu warga Serbia di Bosnia-Herzegovina, pemerintah di Belgrad dituduh tidak pernah benar-benar mencoba memutuskan kontak dengan para penjahat perang di masa Perang Bosnia dan sama sekali tidak mau mengambil tanggung jawab. Juga bahwa tersangka penjahat perang, Ratko Mladic, yang masih bebas di Serbia membebani hubungan dengan negara ini. Di saat yang sama Belgrad menolak untuk menerima kemerdekaan mantan provinsi Kosovo dan memulai hubungan diplomatis dengan Kosovo.

Semua aspek ini masih memperkuat partai-partai nasionalis yang dari dulu mempunyai pengaruh kuat di negara-negara mantan Yugoslavia. Hal yang terutama terlihat jelas di Bosnia-Herzegovina. "Sejak bertahun-tahun kekuatan-kekuatan politik memblokir penyelesaian krisis dan perkembangan masyarakat," kata Dennis Gratz. Padahal, menurut Gratz, jika situasinya beda, kerjasama yang erat bukan saja mungkin terjadi, bahkan justru merupakan hal yang logis. "Kami dulu bukan saja warga negara yang sama, melainkan juga mempunyai budaya yang sama, bahasa yang sama dan bisa dibilang pandangan yang sama mengenai dunia. Masyarakat, nasib dan kebutuhan kita saling berhubungan erat dan kita mempunyai masa lalu bersama," lanjut Gratz.

Sebuah obyek, bukan subyek politik

Tentu ada perbedaan, baik di bidang perkembangan politik maupun ekonomi negara-negara ini dan hal tersebut tidak boleh diabaikan, tegas Dr. Milos Solaja, direktur organisasi untuk hubungan internasional di Banja Luka, di bagian Serbia dari Bosnia-Herzegovina.

Ia memperingatkan, bahwa inisiatif-inisiatif regional yang sering bermunculan "hanya formalisasi, dengan infrastruktur buruk dan tanpa dukungan finansial." Bagi banyak penguasa di wilayah ini, mereka hanya digunakan sebagai bahan ceramah di hadapan masyarakat internasional.

Menurut Solaja, negara-negara di wilayah ini sebanarnya lebih menjadi obyek, daripada subyek politik. Walaupun begitu, hal ini tetap mempunyai sisi positif, ujarnya lebih lanjut: "Elit-elit politik lama ingin memperkuat rasa nasionalis untuk bsia tetap berkuasa. Tetapi tekanan masyarakat internasional untuk kerjasama regional yang lebih kuat akan bertambah kuat dan kerena itu sebenarnya realistis untuk mengantisipasi kerjasama kuat di masa depan." Masyarakat sipil yang ingin diperkuat akan mendukung proses ini, tegas Solaja, juga walaupun ini tidak gampang dilakukan di negara-negara yang sampai sekarang tidak mempunyai tradisi demokrasi yang kuat.

Samir Huseinovic/Zoran Arbutina/Anggatira Gollmer

Editor: Yuniman Farid