Jepang Berjuang Perlambat Penyusutan Populasi

Angka terbaru tren populasi Jepang mencatat jumlah orang yang meninggal pada tahun 2022 (1,56 juta) kira-kira dua kali lebih tinggi dari jumlah kelahiran (771.000). 

Berdasarkan sensus tahun lalu Kementerian Dalam Negeri di Tokyo memperkirakan total jumlah populasi yang hilang sekitar 800.000 jiwa. Jumlah ini menandakan penurunan populasi terbesar sejak pencatatan statistik pertama pada tahun 1968.

Jepang sekarang tercatat memiliki 122,4 juta penduduk, anjlok dari jumlah tertinggi sekitar 128 juta jiwa pada 15 tahun lalu.

Isu penyusutan populasi Jepang bukanlah fenomena baru. Sejak tahun 1990-an, pemerintah secara silih berganti mencanangkan solusi. 

Namun, laju penurunan populasi bahkan mengejutkan para ahli. Padahal, tahun 2017 silam National Institute of Population and Social Security Research di Tokyo memperkirakan, angka kelahiran tahunan tidak akan turun di bawah ambang batas 800.000 hingga tahun 2030.

Jepang "di ambang” krisis demografi

Januari silam, Perdana Menteri Fumio Kishida memperingatkan, betapa negaranya berada"di ambang" krisis demografi. Dia mencanangkan dana sekitar USD 140 miliar untuk mendorong generasi muda beranak pinak. 

Anggaran yang mencapai empat persen dari Produk Domestik Brutto Jepang itu berkisar dua kali lipat ketimbang program serupa pada 2021 silam.

Pemerintah setuju untuk meningkatkan tunjangan anak dan melonggarkan aturan cuti melahirkan dan keringanan pajak bagi orang tua. Sebagian dana juga akan dialirkan kepada lembaga pendidikan untuk memudahkan orang tua kembali bekerja.

"Kami berharap lingkup sosial yang ramah anak akan tersebar ke seluruh negeri,” kata Kishida.

Efektifitas pendanaan diragukan

Kritik bermunculan, bahwa pemerintah sebelumnya juga sudah pernah mencoba mendorong angka kelahiran dengan stimulus uang, tapi tidak ditanggapi secara positif oleh warga Jepang.

Populasi Jepang saat ini menua dengan cepat. Jumlah orang di atas usia 65 tahun nyaris mencapai angka 30 persen. Kedua negeri jiran, China dan Korea Selatan juga menghadapi masalah serupa. Jumlah warga lanjut usia di kawasan diperkirakan akan terus meningkat selama tiga dekade ke depan.

"Pemerintah sangat fokus pada aspek ekonomi, sementara anggaran yang mereka alokasikan sangat besar. Kita harus memperhatikan apakah kebijakan ini nantinya benar-benar efektif,” kata Masataka Nakagawa, peneliti senior di Lembaga Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Nasional.

Nakagawa memperingatkan, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah, seperti rendahnya minat kaum muda untuk menikah. Warga biasanya memilih untuk menikah telat dan memiliki lebih sedikit anak, terutama karena tekanan keuangan, katanya.

Kenaikan jumlah warga asing

Chisato Kitanaka, Guru Besar Sosiologi di Universitas Hiroshima, mengatakan pemerintah telah gagal merancang kebijakan yang efektif untuk mengatasi penyusutan populasi. Namun begitu, dia mengakui bahwa penurunan populasi sejatinya juga tidak dapat dihindari.

"Ada banyak rintangan bagi kaum muda yang ingin punya anak,” katanya kepada DW.  "Di Jepang, memiliki anak berarti pasangan harus menikah," katanya. "Hanya 2% anak yang lahir di luar nikah di Jepang, tetapi negara-negara lain mengambil pendekatan yang jauh lebih 'fleksibel' terhadap konsep sebuah keluarga."

"Inilah yang dianggap diterima secara sosial di sini dan itu membuat membesarkan anak sebagai ibu tunggal menjadi sulit," tambahnya, "karena dia harus bekerja dan mencari uang, sementara pada saat yang sama dia diasingkan oleh masyarakat."

Satu dari sedikit perkembangan positif demografi Jepang adalah jumlah orang asing yang kini mencapai tiga juta orang. Jumlah tersebut menandakan kenaikan sebesar 289.000 dibandingkan 2021 silam.

rzn/as