Mendag Terancam Dipanggil Paksa oleh DPR soal Minyak Goreng

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait krisis minyak goreng. Dia menyebut akan memanggil paksa Mendag Lutfi jika mangkir dari undangan rapat yang ketiga.

Mulanya Dasco menyampaikan pimpinan DPR mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terkait permasalahan minyak goreng. Pasalnya, sebut dia, Mendag Lutfi sudah dua kali mangkir dari rapat undangan DPR untuk membahas persoalan minyak goreng.

"Sekadar informasi bahwa DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain," kata Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/03).

Dasco mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan terakhir bagi Mendag untuk membahas persoalan minyak goreng bersama DPR. Apabila Lutfi masih tak hadir, kata dia, DPR akan memanggil paksa.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang rapur ini saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Mendag di DPR," ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak sebelumnya menyampaikan interupsinya dalam rapat paripurna terkait persoalan minyak goreng di Tanah Air. Amin menyoroti kelangkaan minyak goreng yang mengharuskan rakyat mengantre hingga jatuh korban jiwa.

"Sudah 5 bulan krisis minyak goreng terjadi. Sebulan lebih kita menyaksikan rakyat di berbagai daerah harus mengantre panjang demi 1-2 liter minyak goreng bahkan ada yang sampai meninggal karena kelelahan," kata Amin Ak dalam interupsinya.

Dia lantas meminta pimpinan DPR mendesak pemerintah mengatasi krisis minyak goreng.

"Melalui sidang Dewan yang terhormat ini saya meminta pimpinan untuk mendesak pemerintah agar segera menghentikan krisis minyak goreng, hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan yang profakyat kecil, dan mengawalnya dengan sebaik-baiknya," katanya.

"Juga kebijakan yang berkeadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena mereka adalah pahlawan ekonomi bangsa ini," lanjut dia.

Mendag curiga ada mafia naikkan harga

Mendag Lutfi mengungkap, jika kebijakan DMO dan DPO dikerjakan dengan baik sebenarnya kebijakan itu bisa berjalan. Namun, Lutfi mengakui adanya yang tidak sinkron antara data stok minyak goreng yang telah terkumpul, harga di pasaran, dan kecurigaan adanya mafia.

"Tadi sudah melihat bahwa ketika dikerjakan dengan baik (DMO dan DPO sebenarnya bisa jalan). Dan yang sekarang terjadi pertanyaan kita semua dan ini akan kita selesaikan dengan Pak Kapolri, bahwa dalam 28 hari terakhir sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng yang ada di masyarakat. Tapi keadaannya, meskipun barangnya ada, harganya belum sesuai Pak Kapolri," ujarnya di pabrik PT Bina Karya Prima, Jakarta, Selasa (15/03).

Lutfi menegaskan kecurigaan adanya mafia minyak goreng disebut sengaja berbuat curang dengan menaikkan harga minyak goreng di pasaran. Ia mengungkap akan menindak tegas mafia tersebut.

"Kita sekarang melihat kemungkinan-kemungkinan karena tingginya harga dunia, menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa-bisa berbuat curang pak. Nah ini yang kita sedang cek," jelasnya.

"Dan kita ingin mengingatkan terutama untuk mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Kita akan datang, kita akan tertibkan, dan kita akan sikat bersama," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan belum bisa menjawab pertanyaan mengenai kecurigaan terkait mafia. Pihaknya mengatakan akan mengecek pabrik minyak goreng lain lagi untuk menjawab ketidaksesuaian antara distribusi dan keadaan di pasar yang langka.

"Kita ingin mengecek untuk supplier yang lain apakah ritme suplainya juga sama, baru nanti bisa saya jawab. Tapi yang jelas kita sudah mendapatkan gambaran dari beliau bahwa dengan kondisi kebijakan DMO, beliau tetap bisa memproduksi, bahkan produksinya bisa ditingkatkan dua kali lipat, dan dijual dengan harga 14 ribu. Artinya tidak ada yang berubah setelah kebijakan ini," jelasnya.

"Saya belum bisa jawab, fenomena yang terjadi, yang jelas memang dengan ada kelangkaan di masyarakat memunculkan antrean panjang, karena ada yang butuh untuk di stok, ada juga yang untuk keperluan lain. Ini yang sedang kita dalami," pungkasnya.

Sebagai informasi, keterangan tersebut disampaikan Mendag Muhammad Lutfi dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo setelah melakukan sidak ke pabrik minyak goreng PT Bina Karya Prima. Sidak itu dilakukan untuk melihat langsung bagaimana proses diberlakukannya kebijakan domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), dan harga eceran tertinggi (HET). (pkp/ha)

 

Baca selengkapnya di: detiknews

Paripurna DPR Tegang, Mendag Terancam Dipanggil Paksa soal Minyak Goreng

Minyak Goreng Mahal di Pasar, Mendag Curiga Ada Mafia Naikkan Harga