Populisme Perparah Korupsi

Transparency International (TI) memperingatkan; "Populisme adalah obat yang salah". Dalam publiksi Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016, TI membuat peringkat 176 negara dengan skala dari 0 hingg 100, di mana 0 berarti paling korup dan 100 paling bersih. Data didasari survei Bank Dunia, African Development Bank, Economist Intelligence Unit dan badan-badan lain.

"Di negara-negara dengan pemimpin populis atau autokratis, kami kerap melihat semakin buruknya situasi demokrasi, dan timbulnya pola-pola upaya menumbangkan masyarakat sipil, membatasi kebebasan pers dan melemahkan kekuatan yurisdiksi", ujar pimpinan TI, Jose Ugaz. Bukannya membatasi kapitalisme, para pemimpin itu bahkan menempatkan sistem korup yang lebih buruk lagi, ditambahkan Ugaz.

Peringkat memburuk

Menurut TI, Turki dan Hongaria dan "negara-negara yang pemimpinnya autokratis" peringkatnya merosot beberapa tahun belakangan ini. Direktur bagian riset TI, Finn Heinrich mengatakan, tendensi menunjukkan lebih banyak negara kondisinya tambah buruk, bukan membaik.

"Reformasi dari akar diperlukan di seluruh dunia, sebagai upaya mengatasi kesenjangan dan tindak pidana korupsi yang sistematis yang sudah terbukti jadi lahan subur bagi populisme", Demikian  pernyataan TI yang berbasis di Berlin, " Organisasi itu juga mengemukakan adanya kaitan antara kesenjangan sosial dengan maraknya korupsi. Tren ini bisa dilihat dalam skala global.

Korupsi berdampak fatal

"Dampak fatal korupsi bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari", kata Henrich. Misalnya pada bangunan-bangunan di Italia, yang seharusnya bisa tahan gempa bumi. Akibat korupsi kualitas bangunan buruk sehingga ambruk saat terjadi gempa bumi.

Atau juga kasus runtuhnya gedung Rana Plaza yang dijadikan pabrik tekstil di Bangladesh. Bangunan itu ditambah tiga tingkat, tanpa ada ijin pembangunan atau uji coba statik. pejabat setempat tutup mata karena mendapat uang sogokan.  Akhirnya gedung ambruk dan menelan banyak korban jiwa.

Henrich menambahkan, korupsi bisa mematikan dan merampok dalam jumlah besar dana publik yang sebetulnya diperlukan untuk membiayai hal-hal lebih penting lainnya.

Donald Trump mengkhawatirkan

Donald Trump yang belum genap sepekan dilantik jadi presiden AS, sudah memicu kekhawatiran terkait situasi di negara adidaya itu. Tahun 2016, peringkat AS merosot dua tingkat, dan sekarang berada di posisi ke-18.

Walaupun dalam kampanyenya Trump berjanji akan memberantas korupsi di Washington, ia sendiri berada dalam konflik, karena tidak mau mengalihtangankan bisnisnya sementara ia  jadi presiden. Selain itu Trump menyerang frontal media dan menolak mempublikasikan bukti-bukti pembayaran pajak.

Heinrich mengatakan, ia sudah tidak berharap Partai Republik di AS akan mampu memenuhi janjinya. Ia mengemukakan juga fakta, bahwa Trump telah menempatkan menantunya sebagai penasehat senior di Gedung Putih. "Seluruh kabinet Trump penuh dengan konflik kepentingan". Demikian Heinrich.

Afrika tidak banyak perubahan 

Menurut hasil riset TI, di Afrika tidak banyak terjadi perubahan. Negara-negara seperti Nigeria, Zimbabwe atau Kenya, indexnya masih tetap di bawah 50. Itu menunjukkan tindak kejahatan korupsi yang sistematis. Perbaikan memang ada di beberapa negara, seperti Sao Tome dan Cape Verde, tapi itu jelas tidak cukup. Demikian Samuel Kaninda, penasehat regional Afrika di TI.

Selandia Baru dan Denmark pada 2016v berada di peringkat paling bersih. Bersama Finlandia, Swedia, Swiss dan Norwegia, negara-negara ini menduduki lima peringkat negara paling bersih dari korupsi. Sementara Somalia berada di peringkat paling buruk seperti halnya dalam 9 tahun terakhir. Peringkat di atas Somalia diduduki Sudan Selatan, Korea Utara dan Suriah.

ml/as (afp, ap, dpa)