Menuntut Agenda Reformasi yang Belum Usai

Aksi mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia pada Senin (23/09) dan Selasa (24/09) dilandasi penilaian bahwa politik Indonesia saat ini dikuasai oleh kelas borjuis yang oligarkis (pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu).

Mahasiswa berpendapat penguasaan oligarki tercermin dalam pasal-pasal di RUU KPK, RUU KUHP, dan sederet program legislasi lainnya. RUU KPK telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang pada 17 September 2019. Mereka pun menuntut dibatalkannya RUU ini karena dinilai langkah mundur dari cita-cita reformasi.

Ribuan aparat bersiaga mengamankan aksi unjuk rasa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan kepada wartawan setidaknya sekitar 18 ribu personel gabungan TNI/Polri disiagakan untuk mengamankan demo hari Selasa di depan gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta.

Pada Selasa (24/09) mahasiswa kembali menggelar demonstrasi di depan gedung DPR dan beberapa gedung DPRD seperti di Medan dan Semarang. Dalam foto terlihat sejumlah mahasiswa di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, berusaha untuk bergabung menyuarakan pendapat bersama dengan rekan mereka.

Demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, sempat tereskalasi. Untuk membubarkan konsentrasi massa mahasiswa sekitar pukul 16:23 WIB pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah ribuan mahasiswa. Sebuah pohon di depan gedung DPR dilaporkan terbakar saat terjadi bentrokan.

Peserta aksi pada Selasa (24/09) terlihat berupaya memulihkan mata mereka setelah polisi menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa. Tidak hanya di Jakarta, aksi mahasiswa di Medan, Makassar, Bandung dan Bengkulu juga berakhir ricuh dan terjadi bentrokan dengan aparat. (ae/ Laporan DW dari Jakarta oleh Prihardani Purba)