Menuntut Langkah Konkret dari Konferensi Iklim di Katowice
3 Desember 2018
Di Konferensi Iklim Internasional COP24 yang berlangsung di Katowice, para pemimpin negara-negara berisiko terhadap pemanasan global seperti Fiji, Nigeria dan Nepal akan menuntut pemenuhan janji-janji yang sudah disepakati dalam kesepakatan iklim Paris tahun 2015. dari Indonesia haris Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta delegasi.
Kesepakatan Paris setuju untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah dua derajat Celsius dan, jika memungkinkan, di bawah 1,5 derajat Celcius. Salah satu topik yang paling sengit diperdebatkan adalah, siapa yang akan membiayai langkah-langkah pencegahan perubahan iklim yang lebih parah?
Di Katowice, salah satu pusat penambangan batubara di Polandia, delegasi dari hampir 200 negara selama dua minggu akan melakukan negosiasi untuk menyusun langkah-langkah konkret tentang cara mencapai target itu. terutama metode verifikasinya.
Sengketa utama soal pendanaan
Dalam Kesepakatan Paris, negara-negara industri kaya - yang secara statistik paling bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca - diharapkan menyumbangkan dana ke dalam kas bersama yang bisa diakses oleh negara-negara berkembang untuk menjadikan ekonomi mereka "lebih hijau".
Bank Dunia hari Senin (3/12) mengumumkan telah menganggarkan dana senilai 200 miliar dolar AS untuk investasi dalam aksi-aksi iklim untuk periode 2021-25. Langkah ini diharapkan bisa mendukung inisiatif hijau yang dilakukan negara-negara.
Namun KTT Iklim di Katowice dibayangai oleh keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mundur dari kesepakatan Paris. Selain itu, kondisi Bumi yang akhir-akhir ini dilanda berbagai bencana seperti kebakaran hutan, kegagalan panen dan amukan badai hebat.
"Kegagalan untuk bertindak sekarang ini berisiko mendorong kita melewati sebuah point of no return, dengan konsekuensi bencana bagi kehidupan sebagaimana kita alami akhir-akhir ini," kata Amjad Abdulla, kepala negosiator di COP24 untuk Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil.
Peringatan keras
Panel ahli iklim PBB sendiri bulan Oktober lalu mengeluarkan peringatan paling keras mengenai bahaya perubahan iklim. Untuk untuk mencapai target 1.5 derajat Celcius sampaiakhir abad ini, emisi dari penggunaan bahan bakar fosil harus ditekan sampai setengahnya pada tahun 2030, kata para ahli.
Tuan rumah Polandia adalah salah satu dari banyak negara yang masih sangat bergantung pada batu bara, dan ingin agar peran batubara dan bahan bakar fosil bagi perekonomian tetap dibahas.
Polandia ingin agar deklarasi akhir sedikitnya memuat seruan kepada negara-negara untuk "mengenali tantangan yang dihadapi oleh wilayah, kota dan daerah dalam transisi dari bahan bakar fosil ... dan pentingnya untuk memastikan masa depan yang layak bagi para pekerja yang terkena dampak transisi."
Ketua Majelis Umum PBB Maria Espinosa mengatakan, pilihan antara iklim atau pekerjaan itu salah.
"Masyarakat perlu beradaptasi, mereka perlu memahami, jika tidak kita akan berada dalam masalah besar, sebab yang dipertaruhkan saat ini adalah kelangsungan hidup manusia dan planet ini," katanya kepada kantor berita AFP.
Perlu upaya serius, bukan trik-trik politik
Tapi bagi beberapa negara, waktu untuk beradaptasi dengan efek perubahan iklim sudah tidak ada lagi, karena mereka sudah langsung berhadapan dengan dampaknya.
Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama, Ketua penyelenggara Konferensi Iklim COP23 tahun lalu di Bonn mengatakan, COP24 di Katowice sekarang harus menghasilkan "transisi yang adil untuk semua orang, terutama yang paling rentan terhadap perubahan iklim."
Patti Lynn, direktur eksekutif kelompok kampanye Corporate Accountability menegaskan, negara-negara sekarang harus menyetujui penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah disepakati di Paris.
"Kami membutuhkan solusi serius dari para pemimpin, bukan skema-skema berbahaya dan trik-trik politik yang bertujuan untuk membiarkan para pencemar besar tetap mencemari (udara)," tandasnya.
hp (afp, rtr, dpa)