Peristiwa 27 Juli 1996 ibarat pisau bermata dua bagi Megawati, malapetaka di masa Orde Baru, namun berganti berkah di era reformasi. Keberkahan peristiwa 27 Juli bagi Megawati bersifat akumulatif dan seolah tiada habis-habisnya. Salah satu jejak peristiwa tersebut yang sangat terasa hari ini adalah kembali pasangnya figur Soekarno (ayah biologis Megawati), beserta ajarannya (soekarnoisme).
Setelah namanya ditenggelamkan di era Orde Baru, kini figur presiden pertama Indonesia, Bung Karno kembali berpendar, rebound meminjam istilah pengamat politik kiwari.
Fenomena itu bisa dilihat ketika sejumlah lembaga seolah berlomba untuk mendirikan monumen yang menggambarkan dirinya, yang di masa lalu sama sekali tak terbayangkan. Pada bulan Mei dan Juni lalu, secara berturut-turut telah diresmikan monumen Soekarno, masing-masing di halaman Gedung Lemhanas (20 Mei) dan halaman Gedung Kemenhan (6 Juni). Sungguh perkembangan menakjubkan, bagaimana dua lembaga (sejatinya sipil), yang selalu diasosiasikan dengan militer tersebut bersedia menyediakan salah satu ruangannya untuk memuliakan Soekarno.
Di masa Orde Baru, kalangan militer menganggap Soekarno sebagai "musuh besar”, jangankan membangun monumen, sekadar menyebut nama beliau, termasuk haram hukumnya. Tentu saja itu tidak bisa dilepaskan dari dendam pribadi Soeharto (mantan presiden) terhadap Soekarno, yang kemudian ditafsirkan lembaga kemiliteran dengan bentuk seperti itu.
Bagi pendukung berat figur Bung Karno, apa yang kita saksikan hari ini ibarat musim semi bagi soekarnoisme. Publik seolah sudah melupakan, bagaimana perlakuan rezim Soeharto di masa lalu, utamanya di hari-hari terakhir Bung Karno menjelang wafatnya.
Salah satu yang tidak bisa diterima akal dan nurani adalah, bagaimana Bung Karno saat dijemput dari rumah Ibu Dewi Soekarno di Jalan Gatot Subroto (kini Museum Satria Mandala) ke RSPAD Gatot Subroto, diangkut dengan ambulans butut. Masih ambulans butut pula yang mengantarkan jasad Bung Karno dari RSPAD, kembali ke rumah Ibu Dewi, sebagai rumah duka. Seolah tidak ada kendaraan lain yang lebih pantas untuk beliau sebagai Bapak Bangsa, yang dunia pun mengakui kebesaran nama Bung Karno.
Antara kuda dan sepeda
Pembangunan monumen Soekarno di halaman Kemenhan perlu mendapat apresiasi setinggi-tingginya, dalam hal ini Prabowo telah berjasa merehabilitasi posisi Soekarno, mengembalikan hak sejarah Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang (kini TNI). Soal itu adalah cara pragmatis Prabowo untuk menarik simpati Megawati (Ketua Umum PDIP), agar mendapat dukungan dalam Pilpres 2024, itu adalah tafsir yang muncul kemudian. Dan boleh-boleh saja bila muncul tafsir seperti itu, atau tafsir yang lain.
Saya ingin memberi catatan sedikit soal konsep monumen Soekarno di Kemenhan tersebut. Pertanyaan pertama: mengapa memilih bentuk ketika Soekarno sedang menunggang kuda. Prabowo mengatakan, bahwa model itu diambil ketika Soekarno menjadi inspektur upacara pada Hari TNI yang pertama (Oktober 1946). Namun terus terang, peristiwa Soekarno menunggang kuda, bukanlah momen yang ikonik. Namun bila Prabowo sudah memutuskan, siapa pula yang berani membantahnya, itu sudah gaya Prabowo sejak masih aktif sebagai komandan pasukan dulu.
Memang untuk konsep monumen tidak ada yang bisa mengalahkan Soekarno, yang memiliki cita rasa tinggi, dan didukung kompetensinya sebagai sarjana teknik (sipil) lulusan THS (ITB). Setidanya kita jangan sampai mengulangi kesalahan konsep pembuatan monumen Slamet Riyadi di Solo, yang diresmikan oleh Jokowi (Wali Kota Solo saat itu) Oktober 2007. Tentu saja Jokowi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terkait konsep monumen Slamet Riyadi tersebut.
Konsep monumen Slamet Riyadi tersebut benar-benar memprihatinkan, pengalaman ini bisa dijadikan pembelajaran, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak pernah ditemukan foto lama Slamet Riyadi dalam posisi seperti itu, yakni memegang pestol dalam posisi siap menembak ke udara, yang mengingatkan kita pada aba-aba bagi pelari dalam cabang atletik. Dari naskah yang pernah ada, senapan favorit Slamet Riyadi adalah pestol mitraliur, seperti bren atau owen gun, bukan pestol genggam.
Lebih fatal lagi, alih-alih memberikan nilai estetika bagi kawasan di sekitarnya, tampilan seperti itu ibarat mengintimidasi warga Solo, yang kebetulan sedang melintas di bawahnya.. Dihubungkan dengan situasi kekinian, disain patung itu boleh disebut anakronistis, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan menggambarkan sisi militeristik dari Slamet Riyadi, berarti sudah lepas konteks, ketika TNI sudah tunduk pada rezim demokratis dan sedang berikhtiar membangun citra positif di mata rakyat.
Sementara monumen Bung Karno terkesan lebih update dengan perkembangan zaman, hanya tafsirnya agak meleset. Ketimbang kuda, Soekarno lebih pas bila disandingkan dengan sepeda. Dibanding kuda, sepeda lebih memiliki basis historis bagi Soekarno. Karena dengan sepeda itulah, Bung Karno bertemu dengan tokoh bernama Marhaen, yang kemudian dijadikan nama ideologi hasil pemikirannya, yaitu marhaenisme.
Bisa jadi Prabowo kurang familier dengan kereta angin, kendaraan murah (setidaknya dibanding harga kuda) dan ramah lingkungan tersebut. Sepeda kurang sesuai dengan gaya hidup elite politik atau pejabat tinggi di Jakarta, yang umumnya mengendarai SUV kelas premium, jenama Lexus, Alphard, Fortuner, Pajero, Vellfire, dan seterusnya, termasuk mobil jip Rubicon. Sementara sepeda hanyalah kendaraan medioker, yang rakyat jelata pun sanggup memilikinya, yang pamornya sedikit naik di masa pandemi ini.
Konsep Soekarno menunggang kuda, bisa dihubungkan dengan obsesi Prabowo sendiri terhadap kuda, yang merupakan simbol kekuasaan dan kehormatan. Dalam pertempuran di masa lalu, hanya ksatria dan para komandan pasukan yang menunggung kuda. Kemudian dari segi harga dan martabat, kuda setara dengan kendaraan SUV atau jip Rubicon, tentu saja kuda dimaksud adalah kuda ras (khususnya Portugal) di peternakan Prabowo, bukan kuda untuk delman di pelosok Jawa, yang harganya masih terjangkau wong cilik, dan harganya pun masih di bawah sepeda lipat merek Brompton. Singkatnya, konsep monumen di halaman kantornya itu lebih didominasi personifikasi Prabowo.
Giliran Markas Kostrad
Memuliakan figur Soekarno dengan mendirikan monumen di gedung atau kompleks militer, setidaknya telah dimulai setahun lalu, tepatnya pada Februari 2020, di kampus Akademi Militer (Magelang). Gubernur Akmil saat itu adalah Mayjen Dudung Abdurachman (Akmil 1988, kini Pangkostrad), sementara yang meresmikan monumen adalah Megawati, salah satu puteri Bung Karno, yang kebetulan juga Ketua Umum PDIP.
Peristiwa inilah yang kemudian memunculkan tafsir, cepatnya karir Dudung dimulai dari peresmian monumen Soekarno di Akmil, karena ada sentuhan Megawati. Silahkan saja bila muncul tafsir seperti itu. Saya sendiri melihat, figur Bung Karno sudah masuk dalam imajinasi Dudung sejak lama, mengingaat ayah mertuanya, yakni Mayjen Purn Cholid Ghozali adalah lulusan Akmil 1965, generasi perwira remaja terakhir yang dilantik langsung oleh Presiden Soekarno.
Setelah Dudung dipromosikan sebagai Pangkostrad bulan Juni lalu, merupakan kesempatan baik baginya, untuk mendirikan monumen Bung Karno di salah satu ruangan Markas Kostrad, lebih bagus lagi di halaman utama yang langsung berhadapan dengan Monas. Bila Kemenhan sebagai lembaga penentu kebijakan, atau Lemhanas sebagai lembaga pemikiran (think tank) bisa dengan ringan mendirikan monumen Bung Karno, tentu Kostrad sebagai satuan operasional, tentu prosesnya akan lebih mudah.
Selama ini kita seolah terpapar amnesia sejarah soal keterkaitan antara Soekarno dan Kostrad, seolah-olah antara keduanya tidak ada hubunganny. Kita ingat kembali perintah Operasi Trikora yang dicanangkan Soekarno pada 19 Desember 1961, di Alun-alun Utara Yogyakarta. Tanggal yang juga sekaligus sebagai acara pelantikan perwira remaja Akmil generasi 1961. Operasi Trikora adalah operasi skala besar untuk merebut Papua saat itu, dengan satuan pelaksana utamanya adalah Kostrad, yang juga baru didirikan pada Maret 1961.
Artinya ada landasan historisnya bila monumen Bung Karno akan didirikan di Markas Kostrad. Kabarnya Dudung sekadar "transit” di Kostrad, untuk segera promosi ke jabatan strategis lain. Bila benar perkiraan ini, setidaknya pada periode Dudung, kostruksi monumen sudah dimulai, dan peresmian oleh Pangkostrad berikutnya.
Kabarnya Pangkostrad berikutnya juga masih dari lingkaran Megawati, yaitu Mayjen Kunto Arief Wibowo (Akmil 1992, kini Pangdivif 3 Kostrad). Kunto adalah putera dari Jenderal Purn Try Sutrisno, wakil Megawati di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Tampaknya peta jalan pembangunan monumen Bung Karno di Markas Kostrad akan berjalan mulus, seperti di tempat lain sebelumnya.
Semua akan berakhir
Keabadian soekarnoisme adalah keniscayaan, namun tidak untuk kedekatan Megawati dan Prabowo. Keakraban antara Megawati dan Prabowo ibarat musim, semua akan ada akhirnya, untuk kemudian berganti dengan musim yang lain. Musim semi Soekarnoisme boleh jadi bersifat permanen, sementara kedekatan antara Megawati dan Prabowo sesuatu yang fana, durasinya bisa diukur.
Kita akan melihat nanti pada pemilihan presiden tahun 2024, itulah ujung dari keakraban dimaksud. Setelah itu semua akan kembali biasa-biasa saja. Kalau kedekatan antara Megawati dan Prabowo bisa dikonversi menjadi kekuasaan pada tahun 2024, mungkin ada sedikit tambahan bonus waktu. Bila tidak, Prabowo akan kembali sibuk di peternakan kudanya di Sentul (Bogor), sementara Mbak Mega kembali mengurus taman bunganya yang asri di Puri Kebagusan (Jaksel), yang mungkin kurang terurus saat Presiden Jokowi berkuasa dua periode.
Ini seperti pepatah dari luar, like father like son. Prabowo boleh saja berpenampilan seperti Bung Karno, namun apakah Prabowo cukup menghayati ideologi kerakyatan yang menjadi intisari dari soekarnoisme, terus terang saya tidak yakin. Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo (Pak Cum), sepanjang hayatnya tidak pernah klop dengan Bung Karno. Demikian juga dengan kakek Prabowo (Margono Djojohadikusumo), tidak ada catatan bahwa Margono memiliki kedekatan khusus dengan Bung Karno.
Mungkin Prabowo tetap berpenampilan seperti Bung Karno, meskipun itu terasa hambar. soekarnoisme adalah soal komitmen dan praktik bertahun-tahun, dan bisa jadi seumur hidup. Karenanya apa yang dulu pernah kita saksikan di Bantargebang (Bekasi) tahun 2009, deklarasi koalisi antara Megawati dan Prabowo, tak lebih dari sekadar olok-olok.
Prabowo harus lebih percaya diri, tidak ada alasan untuk menggantungkan karier politiknya pada Megawati. Dari segi latar belakang keluarga, dua figur ini sama-sama kuat, termasuk dalam hal aspek kesejahteraan. Kiranya Prabowo akan meniti jalannya sendiri, dia telah memiliki segalanya sebagai politisi, sehingga tidak perlu bersandar pada pihak mana pun.
Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.
*Luangkan menulis pendapat Anda atas opini di atas di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.