Myanmar Bebaskan 46 Tahanan
3 Juli 2012
Presiden Myanmar, Thein Sein memberikan amnesti kepada 46 tahanan. Tetapi sejauh ini belum jelas, apakah kebijakan itu juga berlaku bagi ratusan tahanan politik, yang menurut keterangan aktivis pro demokrasi, masih dipenjara. Ditambahkan juga, sedikitnya tiga dari yang telah dibebaskan adalah tahanan politik yang prominen. Menurut aktivis HAM, Ko Ko Gyi yang dibebaskan Januari lalu, ketiga tahanan politik itu adalah Than Zaw, Ko Aye Aung dan Pyit Phyo Aung. Di samping 46 tahanan warga Myanmar tersebut, lewat amnesti pemerintah juga membebaskan 34 tahanan warga asing. Demikian laporan media pemerintah, tanpa memperinci negara asal tahanan asing tersebut, dan tuduhan yang dijatuhkan kepada mereka.
Tujuan Pembebasan Tahanan
Harian pemerintah New Light of Myanmar (red: Sinar Baru Myanmar) melaporkan Selasa (03/07), 37 pria dan sembilan perempuan dibebaskan dari penjara. Keputusan itu diambil atas dasar kemanusiaan, untuk menegakkan stabilitas negara dan untuk mencapai perdamaian nasional untuk jangka panjang.
Di bawah pemerintahan presiden Thein Sein yang disebut pemerintahan sipil, lebih dari 650 tahanan politik telah dibebaskan antara Mei 2011 dan Januari 2012. Than Zaw, salah satu dari yang baru dibebaskan, dulunya menjadi anggota muda Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD), partai pemimpin oposisi dan pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Than Zaw mendekam di tahanan sejak 1989, karena tuduhan melakukan pengeboman. Padahal seorang warga Myanmar lainnya telah mengaku melakukan pengeboman tersebut. Demikian keterangan Assistance Association for Political Prisoners (red: asosiasi dukungan bagi tahanan politik) atau AAPP.
Hubungan dengan Barat
Negara-negara Barat kembali membuka hubungan dengan Myanmar sejak pemerintah yang berorientasi pada reformasi mulai berkuasa. Negara-negara Barat selama ini mendesak agar semua tahanan politik dibebaskan, sebagai syarat pencabutan sanksi sepenuhnya terhadap Myanmar. Sejak April lalu, banyak embargo dihapus untuk mendorong reformasi.
Jumlah tahanan politik di Myanmar masih menjadi bahan pertikaian dengan negara-negara Barat. Pemerintah Myanmar menyatakan, pembebasan mereka ditunda untuk membedakan antara aktivis dan apa yang disebut teroris atau pelaku tindakan kriminal biasa. Liga Nasional bagi Demokrasi menyatakan bulan lalu, mereka menduga 330 tahanan politik masih berada di penjara. AAPP mengatakan sedikitnya 471 masih ditahan Mei lalu, termasuk 16 perempuan dan 50 biksu.
ML/rtre/dpa