Myanmar "Pertimbangkan" Pengamat ASEAN Monitor Pemilu

Pemilu sela tanggal 1 April 2012 di Myanmar dipandang sebagai tes kunci bagi komitmen pemerintah Myanmar dalam menyemai reformasi di negeri itu. Pemilu sela tersebut akan diikuti oleh peraih Nobel Perdamaian yang juga merupakan tokoh oposisi pro demokrasi Aung San Suu Kyi.

Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara ASEAN, dalam pernyataannya menyebutkan Presiden Myanmar Thein Sein telah berjanji untuk mempertimbangkan pemberian izin kepada pengamat ASEAN untuk memonitor jalannya pemilu di negara yang dulu bernama Birma itu. Janji tersebut disampaikannya dalam pembicaraan dengan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, di ibukota Naypyidaw.

Keluhan Oposisi

Pemilu sebelumnya, pada tahun 2010 lalu, dinilai berbagai kalangan sarat dengan kecurangan dan intimidasi. Pemilu tersebut mendorong sekutu-sekutu junta militer untuk duduk di pemerintahan. Pada saat itu, pengamat asing dan media internasional tidak diizinkan memasuki negara tersebut selama proses pemilu berlangsung. Oleh karenanya, baik partai oposisi maupun negara-negara barat memandang pemilu tersebut kurang legitimasi.

Senin (21/02) kemarin, partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi NLD mengeluhkan bahwa kejujur-adilan proses pemilu susulan yang akan berlangsung April tahun ini terancam karena adanya pembatasan dalam menggunakan lokasi-lokasi untuk berkampanye. Kampenye Suu Syi selama ini selalu dibanjiri pendukungnya.

Pemerintah Cabut Batasan

Namun beberapa jam setelah keluhan itu dilancarkan, pihak pemerintah melonggarkan batasan tersebut yang digambarkan pihak oposisi sebagai “hal yang sangat signifikan.“ Senin petang kemarin, Komisi Pemilu menyatakan kepada partai oposisi NLD, bahwa “semua pembatasan untuk aktivitas pemilu“ telah dicabut. Juru bicara NLD Nyan Win menyambut baik putusan itu seraya mengatakan “kini tampak secercah harapan”.

Blokade Kampanye

Nyan Win mengungkapkan, sebelumnya, beberapa organisasi pemerintahan memblokade aktivitas kampanye, meski sudah ada perizinan dari Komisi Pemilu. Misalnya dalam kasus pengajuan keberatan Menteri Olahraga Tint Hsan, atas penggunaan lapangan-lapangan bola sebagai lokasi kampanye di tiga wilayah: Hlegu di utara Yangon, pusat kota Mandalay dan kota di delta Irrawady, Phyapon. Putra dari sang menteri olahraga tersebut, merupakan kandidat pemilu sela dari kubu partai pemerintah, yang didukung militer, Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan.

Sementara di desa Namti, negara bagian Kachin, partai oposisi dilarang berkampanye dengan alasan faktor keamanan.

Simbol Perubahan

Kubu oposisi sebenarnya tidak mengancam kedudukan pemerintah, bahkan bila berhasil meraup seluruh 48 kursi parlemen yang diperebutkan. Namun kemenangan Aung San Suu Kyi dapat memberikan legitimasi terhadap parlemen baru yang belum berpengalaman ini. Keputusan Suu Kyi untuk bertarung dalam pemilu parlemen menjadi simbol perubahan di Myanmar, negara yang hingga tahun lalu hampir setengah abad dikuasai junta militer itu.

afp/rtr/AP/AS