Negara Maju Turut Berperan dalam Praktik Korupsi

Transparency Internasional mengungkapkan hal itu dalam laporan yang disusun berdasarkan survey di 22 negara maju dan negara industri baru.

Menurut lembaga penyusun indeks korupsi yang berkantor di Berlin itu, negara-negara industri baru paling toleran dalam menjalankan suap untuk memperlancar bisnis mereka di negara lain. Bisa jadi karena di negaranya sendiri, standar anti korupsi masih jauh dari bagus. Yang paling parah dalam kebiasaan atau kesiapan menyuap adalah perusahaan-perusahaan Rusia, yang mencatat indeks terendah 5,9 dari standar angka terbersih 10. Disusul Cina dengan 6,5, Meksiko 6,6, dan India 6,8. Sementara perusahaan-perusahaan Belgia dan Kanada merupakan yang paling bersih, dengan indeks 8,8.

Jerman berada di posisi ke-tiga bersama Inggris dan Jepang, dengan angka 8.6. Standar pembnerantasan korupsi di Jerman yang merupakan pengekspor terbesar dunia sebenarnya sangat tinggi, namun banyak perusahaan-perusahaan Jerman menganggap pemberian suap terhadap pejabat negara asing yang bisa memberikan atau melindungi bisnis mereka bukan merupakan perbuatan yang salah.

Sebelumnya memang suap di negara asing tidak tergolong perbuatan kriminal di Jerman. Karena itu perusahaan raksasa dan terkenal seperti Siemens terbiasa pula menyuap pejabat asing. Jerman pernah geger oleh terbongkarnya sebuah skandal penyuapan oleh Siemens dengan nilai jutaan Euro.

Ketua Transparensi Internasional Sylvia Shenk menyatakan, Jerman sangat bermasalah dalam suap menyuap ini karena tidak mau menandatangani Konvensi Anti Korupsi PBB. Karenanya, tidak ada dasar hukum untuk memaksa para pengusaha Jerman untuk menjalankan usaha yang benara-benar bersih di dunia ketiga.

"Kami mendapat informasi dari berbagai lembaga bantuan internasional di lapangan. Bahwa jika ada pengusaha yang bilang, "kita mesti memastikan bahwa perusahaan kita tidak terlibat dalam praktek korupsi negeri ini". Maka dijawab kita kan tidak menandatangani konvensi anti korupsi PBB." Demikian ungkap Sylvia Shenk.

Indeks penyuapan ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan lebih dari 2.700 pengusaha dari 22 negara yang memiliki usaha besar di luar negeri. Berdasarkan itu Tranparansi Internasioanl memperoleh kesimpulan, sektor yang paling kotor dan penuh penyuapan adalah konstruksi, pembangunan fasilitas umum, perumahan, perminyakan dan pertambangan dan gas, serta industri berat. Sementara sektor yang paling minimum unsur penyuapannya adalah teknologi informasi, perikanan, bank dan sektor keuangan. Namun terungkap, sektor keuangan dan bank adalah yang paling rentan terhadap pengaruh dan tekanan pemerintah.

Transparansi Internasional mendesak negara-negara maju khususnya, untuk sungguh-sungguh menghukum para pengusaha pelaku penyuapan. Karena menurut mereka, suap dan korupsi di negara dunia ketiga khususnya, bisa berdampak besar terhadap keselamatan dan kehidupan jutaan rakyat miskin. Seperti digambarkan Cobus de Swandt dari Transparansi Internasional:

"Dampak korupsi begitu hfahsyat dan berlipat ganda. Satu saja perbuatan suap atau korupsi, memberi dampak besar terhadap nasib dan kehidupan ratusan ribu orang lain. Inilah yang harus jadi pertimbangan utama dalam menghukum pengusaha atas pidana korupsi yang mereka lakukan." (gg)