Netanyahu Tegaskan Sikapnya atas Konflik Timur Tengah

Tidak ada terobosan baru bagi perdamaian di Timur Tengah dalam pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat di Washington, hari Selasa (24/5). Meski ia disambut bagai selebritas dengan tepukan panjang dari para anggota Kongres.

Netanyahu menolak berdialog dengan Palestina selama masih ada kesepakatan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Hamas. Ia menyebutkan bahwa hambatan utama perdamaian adalah penolakan Palestina untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Namun ia berulang kali menegaskan, demi mencapai perdamaian di Timur Tengah, Israel bersedia "bermurah hati" untuk menyerahkan kawasan-kawasan tertentu kepada negara Palestina yang akan dibentuk. "Dalam sebuah kesepakatan perdamaian sejati yang akan mengakhiri konflik, sejumlah permukiman pada akhirnya akan berada di luar perbatasan Israel."

Kritik dari Palestina

Bersamaan dengan itu Netanyahu menegaskan, Yerusalem harus tetap menjadi ibukota Israel dan tidak akan pernah dibagi dua. Juru bicara Presiden Palestina menanggapi pernyataan Netanyahu dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Perdana Menteri Israel tersebut tidak akan menciptakan perdamaian, karena kini semakin banyak hambatan yang dibuatnya. Palestina berencana membentuk negara di Jalur Gaza dan Tepi Barat, dan menjadikan bagian timur Yerusalem sebagai ibukota. Demikian ditegaskan Nabil Abu Rudeineh.

Pekan lalu, Presiden AS Barack Obama menyerukan kepada Israel untuk mundur ke garis perbatasan tahun 1967, agar proses perdamaian yang mandek dapat dibuka kembali. Obama juga menyebut bahwa negara Palestina hedaknya dibentuk berdasarkan garis perbatasan tersebut. Tuntutan itu memang sudah lama dinanti-nantikan masyarakat internasional. Namun dalam pidatonya di depan Kongres AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak kembali ke perbatasan tahun 1967: "Perbatasan akan lain dari garis yang pernah berlaku pada tanggal 4 Juni 1967. Israel tidak akan kembali ke garis perbatasan 1967 yang tidak dapat dipertahankan secara militer."

Ingin dukung negara Palestina yang berdaulat

Selanjutnya dikatakan bahwa garis perbatasan harus dengan cermat dirundingkan. Netanyahu kemudian kembali mendesak pimpinan Palestina untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Presiden Palestina Mahmoud Abbas harus mengatakan hal itu kepada rakyatnya. Dengan begitu Israel dapat diyakinkan bahwa Palestina benar-benar mitra perdamaian. Lebih jauh Netanyahu menuntut Abbas untuk mengakhiri kesepakatannya dengan kelompok radikal Hamas di Jalur Gaza.

Selanjutnya ia menggarisbawahi dukungannya terhadap negara Palestina yang berdaulat dan mampu eksis, dan juga terhadap perubahan-perubahan demokratis di berbagai negara Arab: "Israel mendukung sepenuhnya keinginan rakyat Arab untuk hidup bebas di wilayah ini. Kami merindukan hari, di mana Israel akan menjadi salah satu dari banyak negara demokratis yang sejati di Timur Tengah."

Timur Tengah yang benar-benar demokratis juga merupakan Timur Tengah yang damai, demikian menurut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu.

Christa Saloh/dpa/afp

Editor: Carissa Paramita