Obama Jatuhkan Sanksi buat Rusia

Presiden Amerika Serikat Barack Obama memerintahkan pembekuan aset dan larangan masuk terhadap pihak yang dianggap mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial Ukraina. Perintah tersebut terutama diarahkan terhadap penduduk Rusia dan Ukraina terkait konflik seputar Krimea.

"Ini adalah alat yang fleksibel bagi kami untuk menghukum mereka yang terlibat secara langsung menggoyang situasi di Ukraina, termasuk intervensi militer di Krimea," tulis Gedung Putih dalam pernyataan pers-nya.

Langkah tersebut diambil menyusul keputusan parlemen Krimea untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Menurut Washington, keputusan parlemen Krimea adalah sebuah provokasi, termasuk juga penyelenggaraan referendum yang akan menentukan masa depan semenanjung di tepi laut hitam itu.

Sanksi Tambahan AS

Washington mengancam akan menjatuhkan sanksi tambahan jika situasi di Ukraina terus memburuk. Militer AS direncanakan akan mengirimkan kapal perusak USS Truxtun ke laut hitam untuk menjalani latihan milter bersama Rumania dan Bulgaria. Manuver tersebut menurut Washington sudah direncanakan sejak lama.

Pemerintah pro Rusia di Krimea sebelumnya mempercepat penyelenggaraan referendum yang tadinya akan digelar 25 Mai menjadi 16 Maret. Penduduk nantinya dihadapkan pada dua pertanyaan, "apakah anda mendukung masuknya Krimea kepada Federasi Rusia sebagai bagian dari Federasi?" atau, "apakah anda mendukung pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar 1992", yang menjamin hak otonomi bagi Krimea.

Dengan keputusan itu pemerintah Krimea meningkatkan tekanan terhadap dunia internasional yang membidik solusi damai bagi krisis di Ukraina. Pemerintah baru di Kiev sebelumnya bersikeras menyebut referendum bertentangan dengan konstitusi,"kami tidak akan melepaskan Krimea," kata Perdana Menteri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk awal pekan kemarin.

Provokasi dari Krimea

Pemerintah Krimea sebaliknya menggenjot eskalasi dengan memprovokasi Kiev. Dekrit yang disahkan oleh parlemen di Simferopol soal penggabungan dengan Federasi Rusia disebut telah berlaku secara resmi, kata Wakil Perdana Menteri Rustam Temirgaliev.

Sementara serdadu Ukraina yang masih berada di wilayah Krimea akan dilihat sebagai tentara pendudukan. "Pasukan Ukraina harus meletakkan senjatanya, menerima kewarganegaraan Rusia dan masuk ke dalam struktur angkatan bersenjata Rusia," tukas Temirgaliev. "Jika mereka menolak, kami akan membantu penarikan pasukan secara damai ke wilayah Ukraina."

Hingga kini pemerintah lokal dan kekuatan pro Rusia masih mengisolasi Krimea dari jangkauan luar. Pemantau asing yang dikirimkan Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa (OSCE) dilaporkan dihadang oleh sekelompok orang ketika akan memasuki Krimea dan diperintahkan untuk pulang, tulis Kementerian Pertahanan Polandia dalam laporannya.

rzn/ab (dpa,ap,rtr)