Kandidat Kanselir Serukan Kebijakan Baru bagi Eropa Timur

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan akan mendorong strategi baru untuk urusan dengan Rusia dan negara-negara Eropa Timur, jika dirinya terpilih sebagai kanselir dalam pemilihan umum mendatang pada bulan September.

"Kita membutuhkan kebijakan baru terhadap (negara-negara Eropa) timur yang merevitalisasi prinsip OSCE dan CSCE, tetapi sebagai prinsip Uni Eropa," katanya kepada DW dalam sebuah wawancara eksklusif.

Dia mengatakan harus ada "prinsip bersama" untuk keamanan dan hak asasi manusia di Eropa yang disepakati dalam Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), yakni organisasi antar pemerintah yang memungkinkan dialog antara negara barat dan timur di Eropa. Organisasi OSCE sebelumnya bernama CSCE.

"Saya juga mengatakan bahwa Rusia dan negara-negara lain perlu menerima bahwa integrasi Eropa akan terus berlanjut," katanya kepada DW. "Jika kita ingin memastikan keamanan bersama di Eropa, maka ini tentang Uni Eropa dan Rusia."

Scholz, kandidat kanselir teratas dari partai kiri-tengah Sosial Demokrat (SPD), mengatakan bahwa pencaplokan Krimea oleh Rusia "adalah masalah besar" yang terus memicu ketegangan di Ukraina timur.

"Maka dari itu penting kita kembali ke supremasi hukum,‘‘ katanya.

Dia juga tidak mengesampingkan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Scholz mengatakan pemerintah Jerman "selalu berbicara dengan pemerintah Rusia" dan bahwa ada banyak pembicaraan yang diadakan dalam beberapa tahun terakhir.

Komentar Scholz juga muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Uni Eropa dan Belarusia atas pelanggaran hak asasi manusia, dan di tengah perselisihan yang sedang berlangsung dengan anggota UE, Polandia dan Hungaria, atas apa yang disebut Brussel sebagai pelanggaran aturan hukum. 

Tentang vaksin COVID: 'Kita memiliki tanggung jawab untuk seluruh dunia'

Ketika pandemi virus corona terus mengamuk, Scholz mengatakan bahwa Jerman memiliki kewajiban untuk memastikan pasokan vaksin tersedia untuk negara-negara yang membutuhkan.

"Bagaimana pun, kita memiliki tanggung jawab untuk seluruh dunia dan kita tidak boleh hanya fokus pada diri kita sendiri," kata Scholz.

"Kita perlu terus memastikan bahwa vaksinasi diekspor ke seluruh dunia - dan kita harus memperluas kapasitas produksi sehingga seluruh dunia dapat menerima dosis yang cukup," tegasnya.

Scholz secara tegas mengatakan bahwa tanggung jawab memastikan dosis vaksin yang cukup bukan hanya tugas Jerman, tetapi negara penerima juga perlu mengatur peluncuran vaksin mereka sendiri.

"Ini perlu diatur oleh semua pihak yang bertanggung jawab di tingkat internasional serta oleh negara-negara yang terkena dampak, untuk memastikan vaksinasi mencapai warga dunia selatan," katanya.

Sebagai menteri keuangan, Scholz mengawasi persetujuan paket bantuan COVID-19 senilai €400 miliar (Rp6.753 triliun), tetapi menepis kritik bahwa dana tersebut tidak akan cukup untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang berkembang akibat krisis pandemi.

Tentang pengungsi: Negara lain 'menawarkan perlindungan'

Dengan meningkatnya jumlah orang yang melarikan diri dari kekerasan di Afganistan, pertanyaan tentang pencari suaka dan migran sekali lagi menjadi sorotan menjelang pemilihan umum Jerman.

Saat ditanya bagaimana rencana Scholz menghadapi lonjakan baru kedatangan migran, dia mengatakan fokusnya sekarang harus bergeser untuk memberikan bantuan kepada negara-negara tempat mereka pertama kali tiba daripada berkomitmen untuk menerima sejumlah besar orang di Jerman. 

"Dalam politik Jerman dan Eropa, saya tidak yakin bahwa kita cukup peduli tentang apa yang terjadi pada pengungsi ketika negara-negara tetangga menerima mereka," katanya.

"Banyak negara yang aturannya tidak sama seperti yang kita harapkan di Jerman, tetapi mereka menawarkan perlindungan," tambah Scholz.

"Itulah mengapa perlu ada prospek integrasi di negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika Selatan. Dan kita perlu berbagi tanggung jawab dalam hal itu."

Pemerintah Jerman untuk sementara menghentikan deportasi ke Afganistan karena situasi keamanan di sana memburuk akibat lonjakan serangan Taliban. Namun, Scholz juga mengatakan bahwa dia mendukung deportasi para kriminal, karena mereka yang melakukan kejahatan "tidak boleh berharap untuk tinggal di sini." 

Tentang perebutan kanselir: 'Saya ingin memimpin pemerintahan berikutnya'

Dalam beberapa pekan terakhir, jajak pendapat untuk SPD menunjukkan angka 15-18%. Ini artinya SPD berada satu posisi di bawah aliansi konservatif CDU/CSU Angela Merkel, yang mengusung kandidat Armin Laschet.

Dalam jajak pendapat baru-baru ini, SPD memungkinkan untuk membentuk pemerintahan dengan Partai Hijau atau Partai Kiri. Namun, seperti banyak partai besar Jerman lainnya, Scholz mengesampingkan bekerja dengan partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD), meski mengatakan tujuan utamanya adalah untuk mengambil jabatan dari konservatif Merkel.

"Saya ingin memimpin pemerintahan berikutnya," katanya. "Dan ada baiknya kita memiliki beberapa opsi untuk membangun pemerintahan." (pkp/rap)