Pajak Karbon untuk Redam Perubahan Iklim

Sebuah gagasan yang terdengar kontroversial. Pakar iklim Ottmar Edenhofer dari Institut Riset Dampak Perubahan Iklim di Potsdam, Jerman dalam kerangka KTT Iklim PBB di Lima mengusulkan penerapan pajak karbon untuk pendosa iklim. Apakah ada manfaatnya bagi negara yang menerapkannya? Berikut wawancara dengan redaktur iptek dan lingkungan DW Irene Quaile .

DW: Anda mengusulkan pajak CO2 dalam 10 tahun ke depan, mengapa kita perlu langkah ini?

Edenhofer: Kita perlu pajak CO2 karena kapasitas penyimpanan di atmosfir kini makin terbatas, hanya tersisa untuk 1000 gigaton CO2. Artinya, jika makin langka, perlu harga. Jika tidak investor, konsumen dan perusahaan tidak tahu, ke arah mana mereka harus menanamkan investasi. Jika kelangkaan ditegaskan dalam harga, maka investasi juga akan ditanamkan pada arah yang tepat.

DW: Kita tahu sejak lama ada masalah iklim, tapi problem apa yang kini makin mendesak?

Edenhofer : Yang paling gawat adalah tertutupnya pintu peluang. Jika laju emisi tetap seperti saat ini, hanya dalam dua sampi tiga dekade, kapasitas penampungan CO2 di atmosfir akan habis. Tapi dengan penerimaan dari pajak CO2 kita mungkin punya kemungkinan bertindak lebih besar. Misalnya digunakan membangun infrastruktur yang lebih baik dan mengurangi utang luar negeri di banyak negara berkembang.

DW: Bagaimana Anda meyakinkan para politisi pada tema ini?

Edenhofer: Saya bisa berargumentasi, pajak CO2 bisa memperbaiki drastis kualitas udara lokal, misalnya di Cina atau Meksiko. Jadi kepada politisi lokal, saya bisa mengatakan, dengan pendapatan dari pajak karbon, kalian punya dana untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam kurun 10 hingga 20 tahun ke depan.

DW: Bagaimana memotivasi negara-negara yang masih punya cadangan besar bahan bakar fossil dan industrinya juga diuntungkan, untuk ikut melindungi iklim.

Edenhofer: Yang menentukan adalah menanamkan visi jangka panjang, dampak dari kebijakan mereka saat ini, bisa memicu perubahan iklim yang dampaknya juga akan melanda negara bersangkutan. Para politisi juga melihat keuntungan jangka pendek dari perlindungan iklim. Kualitas buruk udara di Beijing misalnya, merugikan lokasi investasi ibukota Cina itu. Karenanya pemerintah Cina kini mempertimbangkan intensif tema perlindungan iklim.

DW: Tapi negara Eropa mencemaskan kerugian bagi lokasi industri mereka akibat pajak CO2?

Edenhofer: Kerugian dari pajak CO2 bisa diatasi secara mudah, dengan menginvestasikan penerimaan untuk meningkatkan kualitas lokasi produksi. Kita bisa menginvestasikannya pada sistem pendidikan dan infrastruktur, yang disebut pelan-pelan mulai turun mutunya. Amat logis, jika kita juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan pendapatan dari pajak karbon atau lelang sertifikat CO2.

Ottmar Edenhofer adalah wakil direktur Institut Riset Dampak Iklim di Potsdam, Jerman sekaligus ketua kelompok kerja III pada Dewan Iklim PBB-IPCC.