Parlemen Korea Selatan Desak Pemakzulan Presiden Yoon

Deklarasi mendadak pada hari Selasa (03/12) malam waktu setempat memicu kebuntuan dan kericuhan saat parlemen Korea Selatan menolak upaya Presiden Yoon Suk Yeol untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media. Di saat yang sama, pasukan bersenjata memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul.

Sebuah koalisi anggota parlemen dari partai-partai oposisi mengatakan bahwa mereka berencana mengajukan RUU untuk memakzulkan Yoon pada hari Rabu (04/12) yang harus diputuskan dalam waktu 72 jam.

"Parlemen harus fokus untuk segera menangguhkan kepentingan presiden untuk meloloskan RUU pemakzulan secepatnya,” kata Hwang Un-ha, salah satu anggota parlemen dalam koalisi, kepada para wartawan.

Kepala staf dan sekretaris senior Yoon menawarkan untuk mengundurkan diri secara massal, kata seorang pejabat kepresidenan.

Dalam pidatonya di televisi, Yoon mengatakan kepada rakyat Korea Selatan bahwa darurat militer diperlukan untuk mempertahankan negara dari Korea Utara yang bersenjata nuklir dan pasukan anti negara pro-Utara, serta melindungi tatanan konstitusional yang bebas, meskipun ia tidak menyebutkan adanya ancaman khusus.

Pasukan bersenjata masuk ke gedung parlemen

Kekacauan terjadi ketika pasukan bersenjata masuk ke gedung parlemen melalui jendela dan helikopter militer terbang di atas gedung tersebut. Para staf anggota parlemen menyemprotkan alat pemadam kebakaran untuk mendorong mundur tentara, sementara massa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di luar gedung.

Pihak militer mengatakan bahwa kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, serta media-media akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

Namun, dalam beberapa jam setelah deklarasi tersebut, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggota yang hadir, dengan suara bulat meloloskan mosi yang meminta agar darurat militer dicabut. Presiden Yoon kemudian membatalkan deklarasi tersebut.

Para pengunjuk rasa di luar Majelis Nasional berteriak dan bertepuk tangan.

"Kami menang!,” teriak mereka.

Pasar keuangan bergejolak, saham Korea Selatan turun

Kedutaan besar AS mendesak warganya di Korea Selatan untuk menghindari daerah-daerah di mana protes sedang berlangsung, sementara beberapa perusahaan besar termasuk Naver Corp dan LG Electronics Inc, menyarankan para karyawannya untuk bekerja dari rumah.

Pasar keuangan bergejolak dengan saham Korea Selatan turun sekitar 2% pada hari Rabu (04/12), sementara won stabil diperdagangkan di kisaran 1.418 terhadap dolar, setelah jatuh ke level terendah dalam dua tahun.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank of Korea Rhee Chang-yong mengadakan pertemuan darurat semalam membahas langkah-langkah untuk menopang pasar jika diperlukan.

"Kami akan menyuntikkan likuiditas tak terbatas ke dalam saham, obligasi, pasar uang jangka pendek dan juga pasar valuta asing untuk sementara waktu sampai mereka sepenuhnya normal,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Otoritas valuta asing Korea Selatan dicurigai menjual dolar AS di pasar lokal untuk membatasi penurunan won, kata dua pedagang.

Presiden Yoon didesak untuk mundur

Oposisi utama Partai Demokrat menyerukan agar Yoon, yang telah menjabat sejak 2022, mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan atas deklarasi darurat militer, yang pertama kali terjadi di Korea Selatan sejak 1980.

"Bahkan jika darurat militer dicabut, dia tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan. Sudah jelas terlihat oleh seluruh bangsa bahwa Presiden Yoon tidak bisa lagi menjalankan negara secara normal. Dia harus mundur,” kata anggota parlemen senior Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan.

Majelis Nasional dapat memakzulkan presiden jika lebih dari dua pertiga anggota parlemen memberikan suara setuju. Persidangan kemudian diadakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengesahkannya dengan pemungutan suara oleh enam dari sembilan hakim.

Partai Yoon menguasai 108 kursi di badan legislatif yang beranggotakan 300 orang. Jika Yoon mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjadi pemimpin hingga pemilu baru diadakan.

"Korea Selatan sebagai sebuah negara berhasil menghindari peluru, tetapi Presiden Yoon mungkin telah menembak dirinya sendiri,” kata Danny Russel, wakil presiden dari lembaga think tank Asia Society Policy Institute di Amerika Serikat (AS).

Darurat militer Korea Selatan mengundang kekhawatiran internasional

Krisis di Korsel yang telah menjadi negara demokrasi sejak tahun 1980-an, dan merupakan sekutu AS dan ekonomi utama Asia, menyebabkan kekhawatiran internasional.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa ia menyambut baik keputusan Yoon untuk membatalkan deklarasi darurat militer.

"Kami terus mengharapkan perselisihan politik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Korea Selatan menjadi tuan rumah bagi sekitar 28.500 tentara Amerika sebagai warisan Perang Korea 1950-1953.

mel/ha (Reuters)