Partai CDU Akan Terapkan Kuota Perempuan 50% sampai 2025

Ketua Partai CDU Annegret Kramp-Karrenbauer hari Rabu (8/7) menyetujui rencana penambahan kuota bagi keterwakilan perempuan. Jajaran pemimpin partai mengatakan target keterwakilan perempuan untuk daftar kandidat pemilihan sedang dalam pembahasan.

Mulai tahun depan, setidaknya 30% jabatan pemerintahan dan anggota parlemen dari partai Kanselir Angela Merkel harus diisi oleh perempuan. Kuota secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 40% pada tahun 2023 dan 50% pada tahun 2025.

Menurut sumber-sumber CDU, dalam pertemuan yang diadakan malam sebelumnya, komisi yang bertugas menyusun aturan internal partai telah menyetujui kuota baru tersebut. Namun usulan itu masih harus disetujui oleh anggota partai pada kongres CDU bulan Desember mendatang.

Persyaratan untuk daftar kandidat

Sumber yang mengetahui perundingan itu mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pengecualian terhadap aturan kuota itu dapat dibuat "jika tidak cukup banyak perempuan yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan itu."

Komisi tidak mencapai keputusan yang mewajibkan kuota untuk kandidat dalam pemilihan negara bagian, pemilihan Eropa, dan pemilihan federal.

Untuk pemilihan federal Jerman misalnya, masing-masing dari 16 utusan negara bagian yang dipilih untuk parlemen Jerman Bundestag, akan dipimpin oleh setidaknya tiga orang perempuan.

Ada penentuangan kuat

Aturan kuota perempuan yang baru ini merupakan kompromi yang dicapai setelah negosiasi yang sulit. Draf asli peraturan tersebut sebelumnya menyebutkan, cakupan kuota perempuan 50% sudah berlaku dari tahun 2023 untuk jabtaan partai dan untuk daftar kandidat, namun banyak yang menentang usulan itu.

Pengumuman CDU keluar pada saat yang sama ketika Menteri Keluarga Jerman mempresentasikan strategi nasional untuk kesetaraan gender. Strategi tersebut menjabarkan sejumlah tujuan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Jerman.

CDU yang mnenguasai kursi terbanyak di Bundestag selama beberapa dekade terakhir hingga saat ini enggan memberlakukan aturan kuota perempuan, berbeda dengan partai-partai kiri-tengah Jerman. Jika peraturan baru tersebut disahkan dalam kongres partai, kemungkinan besar akan berdampak luas pada isu kesetaraan gender di bidang politik secara keseluruhan di Jerman. ha/hp (afp/dpa)