PDIP Sebut Isu Tunda Pemilu Terorganisir Rapi

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat merespons Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengaku jika isu penundaan Pemilu dan isu 3 periode tak diperintah oleh siapapun. Djarot merasa heran jika ide itu berasal dari diri Bahlil sendiri.

"Oh. Ya bagus, termasuk idenya sendiri Pak Luhut, idenya sendiri Pak Airlangga, idenya sendiri Cak Imin, terus Zulhas. Idenya sendiri kok banyak banget," ujar Djarot usai diskusi Ganjar Center, di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10).

"Coba tanya anggota DPR, mau nggak diperpanjang dua tahun? Ya senanglah. Ya mau lah, iya nggak? Ya wajar dong. Nggak usah kampanye-kampanye lagi kan diperpanjang dua tahun. Tapi kan itu nggak bisa," jelasnya.

"Artinya apa? Terorganisir dengan rapih, tapi statement-statement itu, itu juga kita cermati dan kami jaga. Selalu hasil kajian dari kami, itu kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan untuk dilakukan sidang," sambungnya.

Djarot kemudian menyinggung pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 3 capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Djarot mengatakan jika pertemuan itu berbeda urusan dengan masalah isu penundaan Pemilu, seperti yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Kalau saya ini kan orangnya selalu berpikir positif ya, bahwa pertemuan hari ini dengan para kandidat ya, itu guna memastikan. Itu berbeda urusannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto tentang masalah penundaan itu ya," ungkapnya.

Ada upaya penundaan Pemilu

Djarot menilai ada upaya-upaya penundaan Pemilu tersebut. Hal itu, kata Djarot terlihat ketika adanya menteri-menteri yang menyebut perlu adanya kajian penundaan Pemilu.

"Dan itu juga sudah diakui kan memang ada upaya-upaya untuk menunda ya. Ingat loh saya ini di Badan Pengkajian MPR, yang ditugaskan waktu itu untuk mengawal agar haluan negara, GBHN itu masuk menjadi Tap MPR. Sehingga waktu itu ditugaskan untuk melakukan amendemen, kajian ya, amendemen terbatas, saya garis bawahi, amendemen terbatas, khusus di pasal 3," papar dia.

"Tetapi begitu ada berbagai macam informasi yang disampaikan terlebih dahulu oleh beberapa menteri, bahwa perlu dikaji penundaan Pemilu, artinya apa? Artinya itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan amendemen UUD 1945 khususnya pasal 7 tentang periodisasi masa Presiden," sambungnya.

Namun, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta untuk berhenti berbicara terkait amandemen. Sebab, kata Djarot, hal itu dapat menjadi pintu masuk bagi masalah-masalah yang lain.

"Oleh sebab itu, setelah ramai-ramai seperti itu, saya diperintah oleh bu Ketua Umum setop, setop, tidak usah lagi berbicara masalah amendemen terbatas, karena berbahaya dan bisa dijadikan pintu masuk, merembet ke pasal-pasal yang lain. Makanya kita setop," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bicara soal isu tiga periode kini dibahas lagi oleh PDIP. Dia merespons dengan menceritakan soal awal mula munculnya isu penundaan Pemilu.

"Ada di media itu bicara tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya yang ngomong tentang isu penundaan pemilu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia," ucapnya pada kata sambutan Deklarasi Penerus Negeri di Djakarta Theater, Sabtu (28/10).

"Kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa," sambungnya.

"Dan saya benar-benar tidak diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei di era pandemi," ucapnya

"Kalau ide saya itu bagus silakan, bagus, silakan diikuti, yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan jangan dilakukan," tambahnya. (Detik) rs

 

Baca artikel di detiknews,

Selengkapnya "Tepis Bahlil, Djarot PDIP Sebut Isu Tunda Pemilu Terorganisir Rapih"