Pegawai KPK Gelar Aksi Protes

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyayangkan sikap para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yuddy menerangkan, para pegawai KPK seharusnya menjalankan keputusan pimpinannya.

"Seharusnya tidak boleh tolak menolak. Harus ikuti prosedur institusi. Mereka tidak boleh membangkang!" kata politisi Partai Hanura itu. Selanjutnya ia mengatakan, pegawai KPK yang dianggap membangkang akan dikenakan sanksi.

Ratusan pegawai menggelar aksi protes hari Selasa (03/02) di pelataran Gedung KPK, mengeritik sikap pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan kepada kejaksaan. Mereka mengatakan ada barter kasus karena ada pihak yang takut. Para pegawai juga menyatakan khawatir, lembaga mereka menjadi lemah, bahkan mati suri.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno menanggapi situasi KPK saat ini dan menerangkan, pemerintah tidak mau mengintervensi kasus ini. Namun ia menegaskan, pemerintah mengklaim tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

"Presiden berkomitmen dalam pemberantasan korupsi… berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK, tapi beliau tak mencampuri masalah kasus hukum," kata Menteri Tedjo yang berasal dari Partai Nasdem.

Jaksa Agung HM Prasetyo (Partai Nasdem) mengatakan, kejaksaan siap menerima limpahan kasus tersebut. Namun ia melanjutkan, akan lebih efektif jika kasus itu diserahkan ke Polri karena polisi pernah menangani perkara Budi Gunawan.

Aksi protes di pelataran KPK

Ratusan pegawai KPK, termasuk para penyelidik dan penyidik, menggelar aksi di pelataran gedung lembaga antikorupsi itu. Mereka melakukan orasi dan menandatangani kain putih sebagai sikap penolakan pelimpahan kasus Budi Gunawan ke kejaksaan, seperti dinyatakan oleh pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki.

Para pegawai KPK mengeritik sikap pimpinan mereka dan meminta pimpinan KPK mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, untuk menjawab putusan praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi Pengadilan Negeri Jakarta yang menetapkan penetapan tersangka Calon Kapolri Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.

Setelah KPK menyatakan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi, Polri menetapkan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus-kasus pemalsuan dokumen dan pemberian kesaksian palsu. Polri juga melakukan penyidikan terhadap semua ketua KPK dan puluhan penyidiknya.

Presiden Jokowi kemudian membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, sekaligus menonaktifkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dari jabatan pimpinan KPK.

Kalangan aktivis dan relawan menggelar berbagai kegiatan sebagai dukungan terhadap KPK dengan tagar #SaveKPK dan #Save Indonesia. Berbagai pihak menyatakan prihatin dengan upaya pemberantasan korupsi yang mulai mandek.

Kasus korupsi lain yang menggoyang Jakarta saat ini adalah kasus "dana siluman" di anggaran APBD DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membeberkan anggaran siluman itu. Anggota DPRD DKI membalas langkah itu dengan ancaman hak angket dan pemakzulan.

hp/vlz (kompas, detik, tempo)