Pembubaran Diskusi Papua Ancam Rasa "Kebangsaan"

Penggebekan yang dilakukan kepolisian dan TNI terhadap acara nonton bareng film 20 Tahun Biak Berdarah oleh Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (6/7) masih menyisakan kontroversi. Ketika aparat mengaku menjalankan operasi Yustisi alias pendataan penduduk, pihak mahasiswa menuding Polri dan TNI melakukan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul.

Pegiat HAM Andreas Harsono menilai aparat keamanan sebenarnya tidak perlu membubarkan diskusi tersebut, "karena tidak membahayakan kepentingan publik," ujarnya saat dihubungi DW. "Selain itu pembubaran tersebut melanggar kebebasan berekspresi," imbuhnya lagi.

Andreas mengatakan dengan memaksa agar tidak membahas tragedi Biak Berdarah 1998 secara terbuka, pembubaran itu "malah menjadi luka yang semakin mendalam. Saya kira Polda Jawa Timur harus menyelidiki aksi Polrestabes Surabaya yang membubarkan acara itu." 

Seperti yang dilaporkan Tabloid Jubi, para mahasiswa awalnya sedang melakukan diskusi mingguan sebelum menonton film dokumenter tentang pembantaian terhadap 200an warga Papua oleh aparat keamanan di Biak, 1998 silam. Namun acara itu dibubarkan oleh sekitar 50 aparat keamanan yang datang bersama camat setempat dan Satpol PP.

Kepada media-media nasional, Pengacara Publik LBH Surabaya Mohammad Soleh mengatakan surat perintah yang dibawa Camat Ridwan Mubarun tidak mencantumkan keterlibatan aparat TNI/Polri dalam operasi Yustisi, melainkan hanya Satpol PP. Sebaliknya Ridwan bersikeras ia hanya ingin mendata mahasiswa.

Pernyataan Ridwan juga bertolak belakang dengan keterangan sejumlah saksi mata. Tabloid Jubi melaporkan, selain meneriakkan kata-kata kasar, aparat juga diklaim melakukan pelecehan seksual terhadap dua mahasiswa perempuan yang sempat diseret ke mobil untuk ditangkap. 

Kericuhan mereda ketika masyarakat dan wartawan mulai berkumpul di sekitar lokasi asrama. Petugas lalu membubarkan diri menjelang tengah malam.

Menanggapi hal tersebut Aliansi Mahasiswa Papua menilai aksi "pembubaran oleh aparat keamanan telah merendahkan nalar masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan sipil untuk berekspresi, berkumpul dan menyatakan pendapat," tulis organisasi tersebut melalui akunnya di media sosial.

Andreas Harsono juga menganggap pembubaran diskusi mahasiswa Papua di Surabaya tidak hanya mengungkap paradigma muram aparat keamanan ihwal isu separatisme, tetapi juga ancaman terhadap rasa kebangsaan.

"Celakanya memang kebanyakan pandangan tokoh di Jakarta dan Surabaya, termasuk pemimpin redaksi atau wartawan, itu tidak mau membicarakan Papua dengan kepala dingin dan pikiran terbuka, " tutur Andreas. "Apabila terus menerus dibiarkan, ia justru akan menggerogoti rasa kebangsaan dan rasa memiliki Indonesia. Dan itu lebih berbahaya ketimbang diskusi di Surabaya."

Menurutnya pembahasan Tragedi Biak Berdarah atau kasus pelanggaran HAM lain diperlukan sebagai jalan menuju rekonsiliasi. "Kalau kita benar-benar mencintai Indonesia, kita harus memberi kesempatan buat orang-orang yang merasa dianiaya oleh negara agar mereka bisa membicarakan ketidakadilan, pembunuhan, kekerasan seksual yang mereka alami, entah itu di Aceh, Talangsari dst. Membahas itu akan menjadi hal baik buat masa depan Indonesia."

rzn/yf (detik, tabloidjubi, tirto.id)