Tiga Juta Lapangan Kerja Akan Dibuka di Ibu Kota Baru

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan master plan (rencana induk) ibu kota baru diharapkan selesai pada pertengahan tahun ini. Rencana induk ini ia sebut untuk memastikan lokasi titik nol dari ibu kota baru. Tidak hanya itu, pembangunan beberapa infrastruktur dasar (soft groundbreaking) seperti pembangunan jalan juga ia harapkan bisa mulai dilakukan pada tahun ini. 

“Yang disebut dengan soft groundbreaking adalah beberapa infrastruktur dasar dalam rangka memulai pembangunan yang mungkin diperlukan, seperti jalan-jalan penting. Tetapi belum sampai di titik nolnya, jadi kalau berhenti di titik nol itu kita sebut groundbreaking,” ujar Suharso Monoarfa saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (26/02).

Setelah groundbreaking pada awal 2021, ia menyebutkan pembangunan di ibu kota baru akan berlanjut hingga semester pertama di 2024, yaitu ketika ibu kota baru dinyatakan dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara.

Untuk menarik warga agar mau tinggal di ibu kota baru, Suharso mengatakan perlu dikembangkan pusat-pusat daya tarik baru, termasuk kluster-kluster pendidikan, kesehatan dan pusat hiburan. Namun, masih perlu kajian untuk menentukan jumlah penduduk yang bisa tinggal di ibu kota baru.

“Jadi apakah kita akan bisa menarik atau menempatkan di sana universitas terbaik di dunia atau di Indonesia, kemudian apakah kita juga bisa mengajak investasi di bidang rumah sakit yang memang juga terbaik di kawasan, sehingga dia bisa menjadi salah satu magnet untuk menarik para penduduk yang tinggal di sana,” ujarnya.

Tidak hanya soal pembangunan pusat daya tarik baru, Suharso juga menyatakan bahwa perlu ada jaminan pekerjaan bagi para penduduk yang akan tinggal di ibu kota baru.

Terkait hal ini, ia menyatakan pemerintah akan menciptakan sekitar 3 juta lapangan pekerjaan baru yang berorientasi pada sektor-sektor ramah lingkungan, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB. 

Ia menegaskan masyarakat nantinya tidak perlu merogoh “kocek lebih dalam lagi” dan dapat tinggal di ibu kota baru dengan tingkat kesejahteraan yang memadai.

“Jadi bagaimana kita membangun kota ini dengan sustain dan terpelihara, kemudian memenuhi kriteria lingkungan hidupnya dan kapasitas angkut wilayahnya itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Suharso.

Proyek investasi terbuka bagi siapa saja

Terkait proyek apa saja yang akan ditawarkan kepada investor, Suharso menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkannya dalam bentuk kluster-kluster. Menurutnya, rincian paket kluster-kluster ini baru bisa dikompetisikan setelah rencana induk ibu kota baru selesai pada pertengahan tahun 2020.

Ia mengaku sudah banyak negara yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru, seperti Korea Selatan, Spanyol, Amerika Serikat, Jerman dan Jepang. Menurutnya, kesempatan pengerjaan proyek investasi dalam pembangunan ibu kota baru terbuka bagi siapa saja.

“Malah kita bisa mungkin mengatakan kalau bisa diwakili oleh bangsa-bangsa di dunia ada footprint-nya di ibu kota negara baru ini. Misalnya dari negara A bisa menunjukkan kebolehannya di bidang transportasi publik, bersaing dengan yang lain. Mungkin ada yang mau menyediakan air bersih, ada yang menyediakan listrik yang hemat, murah dan ramah lingkungan, dan seterusnya jadi kita akan buka seluas-luasnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suharso menegaskan bahwa investasi yang terlalu banyak tidak akan mengganggu konsep green city yang diusung untuk ibu kota baru. “Sepanjang mengikuti master plan (tidak akan mengganggu),” ujarnya.

“Ini yang dibuka adalah kluster-kluster, jadi kalau kita mau buat universitas, daerah wisata, daerah mixed-use, daerah shopping mall, dan seterusnya silakan. Jadi nanti secara package kita akan tawarkan,” tambahnya.

Dipimpin Kepala Otorita Ibu Kota Negara

Di momen yang sama, Suharso mengatakan bahwa nantinya ibu kota baru akan dipimpin oleh sebuah pemerintahan khusus yang penyelenggaraannya dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara setingkat menteri.

“Dia diberikan kewenangan seluas-luasnya di luar enam kewenangan yang mutlak milik pemerintah pusat,” ujar Suharso.

Menurut Suharso, penunjukan kepala otorita ini nantinya akan diatur dalam peraturan presiden (perpres) tersendiri.

Draf RUU Ibu Kota Baru rencananya akan disampaikan kepada DPR setelah masa reses selesai. “Kira-kira sekitar 30-an pasal mengatur mengenai luasnya, mengenai di mana letaknya, batas-batasnya, kemudian siapa yang mengurus bentuk pemerintahannya seperti apa dan seterusnya."

Reses DPR akan dimulai pada tanggal 28 Februari 2020 hingga dua pekan mendatang.

(gtp/ae)