Pemerintah Australia Dituntut Adili Pelaku Pelecehan Seksual
15 Maret 2021
Pasca beredarnya gelombang tuduhan atas pelecehan seksual, diskriminasi, dan perilaku buruk terhadap perempuan di kantor parlemen Australia memicu aksi #March4Justice yang berlangsung di puluhan kota.
Kaum wanita kompak mengenakan pakaian serba hitam sebagai bentuk "kekuatan dan duka", seraya meneriakkan "Kami tidak akan dibungkam". Para pengunjuk rasa di Melbourne membawa spanduk putih sepanjang satu meter bertuliskan nama-nama perempuan yang tewas di Australia akibat tindakan kekerasan sejak 2008.
Sementara mereka yang berada di luar gedung Parlemen di Canberra menyampaikan dua petisi yang menuntut perubahan. Para pemimpin partai politik oposisi bergabung bersama massa aksi unjuk rasa di Canberra.
Perwakilan dari massa aksi protes menolak undangan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Scott Morrison. "Kami telah datang ke taman depan rumahnya,” kata Janine Hendry, salah satu penggagas aksi.
"Kami berada 200 meter dari kantornya dan tidak pantas bagi kami untuk bertemu di balik pintu tertutup, terutama ketika kami berbicara tentang pelecehan seksual yang terjadi di balik pintu tertutup.”
Tuduhan terhadap pejabat negara
Pada awal bulan ini, Jaksa Agung Christian Porter membantah keras dugaan pemerkosaan pada tahun 1988 terhadap seorang gadis berusia 16 tahun.
Porter mengajukan laporan pencemaran nama baik di Pengadilan Federal Australia pada hari Senin (15/03), melawan Australian Broadcasting Corp (ABC) atas artikel berita tentang dugaan pemerkosaan.
ABC tidak segera menanggapi tindakan hukum Porter tersebut.
PM Morrison mengatakan selama bertahun-tahun Australia telah membuat langkah besar menuju terwujudnya kesetaraan gender, meskipun dia mengakui pekerjaan itu "masih jauh dari selesai". Dia juga mengaku prihatin atas aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini (15/03).
Namun, dia mengungkapkan kebanggaan atas hak untuk menggelar aksi protes damai: "Tidak jauh dari sini, pawai seperti itu, bahkan sekarang, disambut dengan peluru, tetapi tidak di negara ini."
ha/hp (Reuters)