Pemerintah Optimis Capai Pertumbuhan Ekonomi 5% di 2021

Pemerintah optimis dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tahun 2021. Angka pertumbuhan ekonomi 5% tersebut tertuang dalam asumsi dasar makroekonomi dalam APBN 2021 yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada Selasa (29/09) kemarin. 

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengungkapkan alasannya. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Rabu (30/09), ia mengatakan bahwa pemerintah meyakini akan ada perbaikan konsumsi di dalam negeri dan perbaikan investasi secara gradual, yang diharapkan dapat “berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi 5%” di tahun 2021. 

Selain itu, situasi kontraksi ekonomi yang dialami oleh Indonesia pada kuartal II (minus 5,32%) juga menurut Suahasil sedikit banyak ikut berperan dalam mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi 5% seperti yang ditargetkan pemerintah. Hal ini ia sebut sebagai technical rebound. 

“Jadi kalau satu tahun itu sempat turun maka ke tahun depannya itu bisa kelihatan naik, sehingga terjadi pertumbuhan yang positif,” kata Suahasil menjelaskan. 

Dengan adanya technical rebound, yang dikombinasikan dengan konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta investasi yang secara gradual meningkat, maka akan “menjadi basis dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita perkirakan sekitar 5 persen di tahun 2021”, kata Suahasil. 

Strategi pemerintah untuk pemulihan ekonomi 

Suahasil menjelaskan bahwa strategi besar yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi salah satunya berfokus pada konsumsi rumah tangga dan dunia usaha. Menurutnya 56% perekonomian dalam negeri dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. 

Konsumsi masyarakat yang mengalami penurunan di tengah pandemi COVID-19 saat ini didorong lewat belanja pemerintah yang digelontorkan dalam berbagai macam bantuan, seperti subsidi gaji, bantuan produktif, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik, dll. 

“Nah, ini yang merupakan strategi besar pemerintah, ketika dunia usaha itu mengalami penurunan, dia tidak bergerak cepat, maka pemerintah yang melakukan penggelontoran bantuan-bantuan, dan juga support-support kepada rumah tangga maupun dunia usaha,” jelasnya. 

Senada dengan Suahasil, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang sama juga mengemukakan hal serupa. Menurutnya, ekonomi di tanah air bisa pulih kembali jika masyarakat sudah merasa nyaman dan aman untuk melakukan aktivitas ekonomi secara fisik. 

“Tugas kami di Satgas ekonomi adalah mengganjal masa-masa di mana rasa aman masyarakat ini belum 100 persen pulih sehingga aktivitas ekonomi secara fisik itu juga belum 100% bisa terjadi,” ujarnya. 

“Kita membantu dengan mengganjal, memberikan support bagi keluarga dan rakyat yang paling terkena dampak, penghasilannya paling kecil, dan juga memastikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden adalah semua UMKM, yang berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia dan menyerap tenaga kerja paling banyak itu kita dukung terus”, tambahnya. 

Budi menjelaskan bahwa program pemulihan ekonomi yang sudah sukses dan lancar akan dipertahankan. Namun, ia tak menampik bahwa akan ada program-program baru ke depan, terutama yang sifatnya jangka panjang dan fundamental.  

“Diskusi dari kita ada beberapa hal yang sesuai arahan dari Pak Menko Pak Airlangga dan Bu Menkeu itu reformasi kesehatan harus ada, reformasi atau transformasi social security harus ada, pendidikan juga harus diperbaiki, digitalisasi harus ditingkatkan dan masalah mengenai data integrity dan singularity dari data atau kualitas dari data juga harus diperbaiki,” jelasnya. 

Realisasi anggaran pemulihan 

Wakil Menteri Keuangan RI dalam paparannya menyebutkan bahwa sampai tanggal 28 September 2020, pemerintah telah berhasil merealisasikan sekitar 43,8% persen anggaran pemulihan ekonomi di Indonesia. Artinya pencairan anggaran sudah mencapai Rp. 304,62 triliun dari total anggaran Rp. 695,2 triliun. 

Ada dua program pemulihan yang penyerapan anggarannya sudah mencapai lebih dari 50%, yaitu program perlindungan sosial yang mencakup PKH, sembako, kartu pra kerja, diskon listrik, dan subsidi gaji, dan yang kedua adalah program dukungan untuk UMKM. 

Sementara, progres realisasi anggaran untuk beberapa program lain seperti kesehatan, sektoral kementerian lembaga dan pemda, dan insentif usaha masih berada di bawah 30%. (gtp/hp)