Pengkudeta Mali Serahkan Kekuasaan Setelah Pemilu

Pemimpin kudeta di Mali, Amadou Sanogo  hari Jumat (30/3) menyatakan akan gelar pemilu di Mali, namun tidak merincinya. Keamanan juga akan secepatnya ditegakkan. Sebelumnya Sanogo mengimbau masyarakat internasional untuk memberikan bantuan menghadapi pemberontak Tuareg. "Situasi saat ini kritis dan angkatan bersenjata kami perlu dukungan dari mitra-mitra Mali". Demikian ditegaskan pemimpin kudeta Mali, Amadou Sanogo, hari Jumat (30/3) di dekat ibukota Bamako. Sebelumnya, negara-negara tetangga Mali mengancam pengkudeta untuk menerapkan sanksi dan memberikan ultimatum hingga Senin depan.

"Para pemberontak terus menyerang negeri kami dan menteror rakyat", ujar Sanogo di sebuah kamp militer di Kati yang digunakan para serdadu pelaku kudeta sebagai markasnya. Karena itu "kami perlu bantuan untuk melindungi warga sipil dan integritas teritorial Mali", tambah Sanogo. Menurut saksi mata, Jumat pagi (30/3) kota Kidal jatuh ke tangan pemberontak Tuareg dan Islamis bersenjata. Seorang guru mengatakan bahwa militer tidak melakukan perlawanan. Seorang pejabat juga membenarkan pengambilalihan Kidal.

Ancaman dari Tuareg dan Ansar Dine

Menurut keterangan sendiri, hari Kamis (29/3) militer Mali terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan pemberontak Tuareg dari Gerakan Pembebasan Nasional Azawad (MNLA), sedangkan dari selatan, militer diserang oleh pejuang Islamis Ansar Dine. Menurut kalangan diplomat Afrika,  Ansar Dine didukung oleh pejuang kelompok Al-Qaida Afrika Utara, AQMI.

Pada puluhan tahun terakhir, etnis Tuareg yang hidup mengembara di berbagai negara Afrika berulang kali melakukan pemberontakan dengan kekerasan. Mereka memperjuangkan kemerdekaannya dari wilayah Azawad. Wilayah padang pasir Azawad terbentang dari barat hingga utara Mali dan juga mencakup bagian tertentu dari Niger Utara dan Aljazair Selatan.

Tentara Mali yang melancarkan kudeta pekan lalu menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Touré. Sebelumnya para tentara itu menuntut pemerintah untuk meningkatkan persenjataan dalam upaya memerangi pemberontak Tuareg. Kudeta itu dikritik keras dunia internasional dan di Mali sendiri juga muncul aksi penolakan.

ECOWAS tetapkan ultimatum

Upaya mediasi Masyarakat Ekonomi Negara-Negera Afrika Barat (ECOWAS) Kamis lalu (29/3) dibatalkan akibat demonstrasi pendukung kudeta di bandara. Pemimpin kudeta, Sonogo meminta maaf pada ECOWAS hari Jumat (30/3) atas kejadian tersebut dan mengimbau negara-negara asing untuk tetap mendukung rakyat Mali.

Delegasi ECOWAS yang di antaranya terdapat pemimpin pemerintah Pantai Gading, Liberia dan Niger akhirnya melakukan rapat darurat di bandara Abijan, Pantai Gading. ECOWAS kemudian menetapkan ultimatum terhadap tentara yang melakukan kudeta di Mali. Dalam ultimatum itu disebutkan bahwa pasukan-pasukan Mali diberi waktu 72 jam hingga selambatnya hari Senin (2/4) untuk kembali menciptakan "kondisi yang sesuai dengan konstitusi" di negeri itu. Bila tidak semua negara anggota ECOWAS diserukan untuk menerapkan "embargo diplomatik dan finansial" terhadap Mali.

ECOWAS antara lain mengancam untuk menutup perbatasan dan membatasi ruang gerak pekudeta yang melakukan perjalanan di negara ECOWAS. Selain itu rekening luar negeri mereka dan rekening pemerintah Mali di Bank Sentral Afrika Barat terancam dibekukan. Akses ke pelabuhan negara anggota ECOWAS juga terancam. Hal ini dapat menjadi pukulan berat bagi negara Mali yang terkurung daratan itu. Pemimpin kudeta di Mali menjawab ultimatum ECOWAS dengan imbauan agar menganalisa secara mendalam sebab dari kudeta tersebut.

Christa Saloh Foerster (afpd, dapd, afpd)