Perancis Usulkan Intervensi Militer di Suriah

Perancis mendesak pengiriman secepatnya 300 anggota tim pengamat PBB ke Suriah, menimbang laporan terus berkobarnya aksi kekerasan di negara itu. Selain itu, PBB hendaknya mempertimbangkan opsi intervensi militer, jika rencana perdamaian dari utusan internasional, Kofi Annan, dinilai bakal gagal. Demikian kata menteri luar negeri Perancis, Alain Juppe setelah pertemuan dengan kelompok oposisi Suriah yang digelar di Paris.

Juppe mengatakan, pemerintah di Paris bersama sejumlah negara, telah membahas kemungkinan diterapkannya pasal VII Piagam PBB, yang mengatur kemungkinan kekerasan bersenjata untuk memaksa penerapan sanksi. Dengan memandang kepada Rusia sebagai pemegang hak veto, yang merupakan mitra erat rezim Bashar al Assad, Juppe menegaskan; "Saya harapkan Moskow menyadari bahwa rezim di Damaskus memblokir proses perdamaian".

Kofi Annan kini terus berusaha untuk secepatnya menambah jumlah tim pengamat PBB di Suriah hingga mencapai jumlah 300 orang. Namun anggota PBB sejauh ini baru menyodorkan daftar 100 nama sebagai kandidat anggota tim monitoring Suriah. Demikian diungkapkan di New York.

Selain itu pemerintah di Damaskus juga menolak tegas perwakilan dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Arab Saudi dan Qatar, dengan alasan negara-negara itu mendukung kelompok oposisi dewan nasional Suriah.

Intimidasi dan pembunuhan berlanjut

Kelompok oposisi di Suriah melaporkan, intimidasi dan aksi pembunuhan terhadap warga yang melakukan kontak dengan anggota tim pengamat terus berlanjut.

Di sisi lain para aktifis juga menuding anggota tim pengamat PBB, yang saat ini berjumlah 15 orang, menolak menerima daftar nama warga desa Al-Sabadani yang ditangkap rezim Assad di kawasan yang sebelumnya dilanda pertempuran.

Oposisi juga melaporkan, dalam pelanggaran terbaru kesepakatan gencatan senjata yang dijalin dua pekan lalu, sedikitnya 100 orang tewas. Di kota Hama saja tercatat sedikitnya 70 orang tewas akibat gempuran roket pasukan pro rezim seusai sebuah kunjungan tim pengamat PBB, demikian laporan aktifis.

Sementara dari kota Duma yang berdekatan dengan Damaskus dilaporkan, warga diputus pasokan listrik dan air minumnya. Juga jaringan provider ponsel dimatikan. Selain itu tentara dan milisi bersenjata pro rezim melakukan patroli di jalanan, untuk mencegah warga keluar rumah.

Agus Setiawan (dpa,afp,dapd)

Editor : Vidi Legowo-Zipperer