Perang Suci KPK

Inspektur Jenderal Polisi itu baru saja menyelesaikan delapan jam interogasi pada malam 5 Oktober tahun silam di markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketika keributan meletus di luar.

Para penyidik KPK, ketika itu sedang menyidik dugaan korupsi Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dengan mengumpulkan bukti kepemilikan tanah, mobil, rumah besar dan uang tunai. Penangkapan atas dirinya adalah pukulan yang tidak pernah ada sebelumnya atas kepolisian yang sejak lama dalam berbagai survei pendapat publik selalu menempati posisi paling atas sebagai lembaga yang dianggap paling korup.

Serangan balik datang dengan cepat. Sekitar jam 09.00 malam itu, puluhan polisi mendatangai markas KPK dengan satu tuntutan: menyerahkan Novel Baswedan, 36, penyidik terkenal yang memimpin interogasi atas Djoko Susilo.

Tapi polisi tidak memperhitungkan dukungan publik.

Ratusan warga masyarakat yang terdiri dari para pengacara, aktivis, wartawan serta masyarakat biasa segera tiba memblokade pintu masuk gedung KPK. Mereka datang karena adanya pesan berantai dari pejabat KPK yang secara anonym mengirimkan SMS.

Setelah tiga jam mengalami blokade, skuadron polisi itu meninggalkan gedung KPK. Hampir satu tahun setelah peristiwa itu, pada 3 September lalu, Djoko Susilo divonis penjara 10 tahun dan pengadilan menyita asetnya yang bernilai 10,4 juta dollar.

Novel Baswedan lolos dari penjemputan rekan-rekannya. Ia memilih meninggalkan kepolisian dan bergabung dengan KPK dan kini dianggap sebagai penyidik penting dengan julukan “polisi super“ oleh media massa Indonesia. Sejak berdiri tahun 2002, di luar dugaan KPK telah menjadi sangat independen, ulet, populer dan sukses.

KPK telah memenangkan 236 kasus yang mereka tangani di pengadilan tindak pidana korupsi. Mereka menangkap menteri, anggota parlemen, pejabat bank sentral, pimpinan perusahaan, hakim ketua Mahkamah Konstitusi dan juga seorang bekas ratu kecantikan yang menjadi anggota parlemen, memperlihatkan betapa meluas dan tersistemnya praktek korupsi di Indonesia

Hanya berteman masyarakat

Tapi sukses mereka berharga mahal. Lembaga ini sekarang kewalahan dan mengalami kekurangan dana karena menghadapi para musuhnya di parlemen, kepolisian dan di lingkaran dekat presiden. Popularitas KPK sejauh ini menjadi penyangga paling efektif melawan berbagai serangan, khususnya menjelang pemilihan presiden tahun depan. Hampir semua upaya politisi untuk menggembosi lembaga ini hampir pasti akan membuat mereka kehilangan suara.

“Satu-satunya teman KPK adalah masyarakat,” kata Dadang Trisasongko, sekjen Transparansi Internasional.

Komunitas bisnis internasional mengamati pergulatan ini dari dekat. Para eksekutif yang disurvei lewat World Economic Forum's Global Competitiveness Report 2011-12 mengatakan bahwa korupsi masih ”merupakan faktor paling problematis dalam menjalankan bisnis“ di Indonesia.

World Bank mengatakan bahwa korupsi di seluruh dunia mengakibatkan kerugian lebih dari 1 trilyun dollar. Belum ada yang melakukan studi menyeluruh tentang kerugian di Indonesia, negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dan merupakan salah satu pasar paling berkembang dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada memperkirakan nilai kerugian negara selama lima tahun terakhir saja mencapai 1 milyar dollar

KPK punya musuh karena mereka kuat dan efektif. Lebih dari sepertiga dari 385 penangkapan yang dilakukan lembaga itu sejak mulai berdiri tahun 2002 adalah para politisi. KPK punya kekuasaan cukup besar: mereka bisa mengajukan cekal atas tersangka, menyita berbagai aset untuk mengumpulkan barang bukti dan – rahasia di balik banyak penangkapan orang terkenal oleh KPK – adalah keleluasaan untuk melakukan penyadapan telepon atas orang yang diduga terlibat korupsi.

Berkembang di luar dugaan

Awalnya target KPK hanya kecil: sebagian besar adalah para pejabat menengah, pemimpin daerah dan pelaku bisnis. Tapi itu mulai berubah ketika Presiden Yudhoyono mulai berkuasa tahun 2004, dan bersumpah akan melakukan "shock therapy". KPK bergerak cepat dengan menangani sejumlah kasus besar.

Pada 2008, lembaga ini menjerat anggota pertama lingkaran dalam Yudhoyono: Aulia Pohan, bekas wakil gubernur Bank Indonesia yang anaknya menikah dengan putra sulung presiden.

Pohan ditangkap bersama tiga deputi gubernur lainnya setelah gubernur BI Burhanuddin

Abdullah dinyatakan bersalah dan dipenjara lima tahun karena menggelapkan uang senilai 10 juta dollar. Pohan divonis empat tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap anggota parlemen untuk mempengaruhi mereka dalam pembuatan undang-undang terkait bank sentral.

Pada saat Yudhoyono kembali maju dalam pemilu 2009, lembaga itu berkembang yang awalnya hanya punya 100 staff menjadi 400 staff, dengan ribuan orang melamar ingin bergabung.

Diantara mereka adalah Novel Baswedan, yang bergabung dengan lembaga itu pada 2007, setelah selama sepuluh tahun sebelumnya bekerja di kepolisian, di mana ia mempunyai keahlian dalam menyigi kasus korupsi. Baswedan adalah cucu dari pejuang kemerdekaan yang juga merupakan diplomat pertama Indonesia AR Baswedan.

Dalam kasus pertama yang ia tangani di KPK tahun 2008, Baswedan menangkap walikota Medan, Sumatera Utara atas tuduhan penyalahgunaan anggaran belanja kota. Walikota itu di pengadilan divonis lima tahun penjara.

Lembaga anti korupsi itu mempunyai dampak besar yang tertanam di benak publik. Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, ranking Indonesia terkait persepsi publik mengenai korupsi, melonjak naik dari urutan 133 ke peringkat 111. Bersamaan dengan itu KPK mendapat banyak serangan.

Selanjutnya.

Sebelumnya

Banyak penyidik KPK datang dari kepolisian, lembaga yang justru dianggap penuh dengan korupsi. Baswedan yang juga berasal dari kepolisian, dan untuk pertama kalinya bersedia memberikan wawancara kepada Reuters mengatakan: ”Ada budaya korupsi yang sangat berakar yang ada di semua tempat di kepolisian.”

Baswedan mengatakan bahwa sejumlah bekas koleganya di kepolisian menganggap dia sebagai pengkhianat.

Ia mengaku tidak terkejut ketika polisi berusaha menangkap dia di markas KPK ketika dirinya sedang menginterogasi Djoko Susilo. ”Pada hari itu, saya secara khusus sudah menerima ancaman. Tentu saja saya mengkhawatirkan keselamatan saya,” kata Baswedan yang punya empat anak perempuan berumur 2 sampai 9 tahun. Ia dan dua penyidik KPK lainnya telah menerima ancaman pembunuhan melalui SMS.

Pada 2009, KPK memulai penyelidikan atas pejabat kepolisian Susno Duadji, atas tuduhan menerima suap. Duadji kemudian menjadi terkenal karena ejekannya kepada KPK: “Bagaimana bisa cicak mengalahkan buaya?”. Duadji kemudian harus menjalani hukuman tiga setengah tahun penjara karena dianggap terbukti korupsi dan menyalahgunakan jabatannya.

Lima bulan kemudian, polisi menangkap dua komisioner KPK atas tuduhan pemerasan dan penyuapan. Tuduhan itu kemudian dicabut setelah tekanan masyarakat yang berdemonstrasi di jalanan dan kampanye Facebook yang didukung jutaan orang. KPK juga merilis rekaman pembicaraan telepon di pengadilan, yang menunjukkan bahwa para pejabat kepolisian bersekongkol untuk melemahkan KPK. Lembaga anti rasuah itu mendapat tekanan lebih lanjut pada tahun itu ketika ketua komisionernya Antasari Azhar ditangkap karena tuduhan mendalangi pembunuhan seorang pengusaha. Antasari Azhar kemudian dinyatakan bersalah dan harus mendekam selama delapan belas tahun di Jakarta. Mahkamah Agung menolak keberatan Antasari dalam kasus ini.

Chandra Hamzah, salah satu komisioner yang ditangkap pada 2009, dan kini menjadi seorang pengacara di Jakarta mengatakan bahwa itulah masa yang menentukan bagi KPK. ”Jika polisi sukses menekan kami, KPK akan akan hancur. Mereka hampir saja berhasil melakukan itu.“

Tanggung jawab hanya kepada Tuhan

Beberapa tahun terakhir, KPK menyasar para politisi senior di Partai Demokrat yang berkuasa. Bekas Menpora Andi Mallarangeng yang merupakan salah satu ketua bersama Ketua Umum Anas Urbaningrum telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, divonis penjara tujuh tahun karena menerima siap. Angelina Sondakh bekas putri Indonesia yang juga merupakan pimpinan Demokrat divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus yang sama.

KPK terus bergerak maju ke lingkaran dalam Yudhoyono.

Agustus lalu, ketua lembaga regulator energi SKK Migas Rudi Rubiandini ditahan karena dugaan menerima suap. Lembaga itu kini juga mulai memeriksa para petinggi Pertamina.

Yudhoyono kini jarang bicara mengenai lembaga yang dulu ia dukung. Juni 2009, sepekan setelah besannya dihukum, Yudhoyono menggemakan apa yang diklaim para politisi lain mengenai KPK yang tumbuh menjadi semakin berkuasa: ia menggambarkan lembaga itu “hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.“

Tapi juru bicara presiden Julian Pasha mengatakan bahwa dukungan presiden kepada lembaga itu tidak pernah goyah.

Awal Oktober KPK membongkar “mafia peradilan“. Lembaga itu mengejutkan rakyat Indonesia dengan menangkap Akil Mochtar, ketua hakim Mahkamah Konstitusi atas tuduhan menerima suap dari seorang pimpinan daerah untuk memenangkan kasus gugatan Pilkada.

Awal tahun ini, kepada Reuters, Yudhoyono mengatakan bahwa korupsi terbukti lebih sulit diberantas daripada yang ia kira. ”Saya masih tidak puas,“ kata dia. “Saya frustasi, saya marah, saya kesal.“ Tapi ia membantah bahwa praktik korupsi naik selama sembilan tahun ia berkuasa. Dalam ranking terakhir TII peringkat korupsi Indonesia kembali turun ke-118.

Anggaran Naik?

75 penyidik KPK harus menjaring ribuan laporan masyarakat mengenai kasus korupsi. Setiap tahun mereka menyeleksi sekitar 70 kasus. Mandat lembaga ini adalah menyelidiki korupsi yang nilainya lebih dari satu milyar rupiah, sehingga para penyelidik memilih kasus-kasus korupsi terkenal dengan harapan akan memberikan efek jera.

Badan ini berharap penambahan besar-besaran anggaran untuk ambisinya memperluas diri ke tingkat provinsi. Tapi, keputusan ini akan tergantung kepada para politisi yang justru berusaha untuk membonsai KPK.

”Saat ini, KPK punya hukum sendiri,“ kata anggora parlemen Desmond Mahesa, yang memimpin seruan di parlemen untuk meninjau ulang aturan mengenai KPK dan membekukan anggaran lembaga ini. “Kami harus memperketat cengkraman kami dan mengawasi mereka,” kata dia.

Parlemen sebelumnya telah mencoba melakukan ini. Pada 2009, Menteri Komunikasi dan Inforatika Tifatul Sembiring mengusulkan perubahan mengenai undang-undang anti korupsi untuk membatasi kewenangan KPK melakukan penyadapan. Rencana itu ditangguhkan karena tekanan masyarakat.

Pada 2008, Departemen Keuangan mengalokasikan 225 milyar rupiah untuk membangun gedung baru KPK untuk menampung 1.300 staf. Parlemen menggantung rencana ini dengan tidak memberikan persetujuan.

Untuk mempermalukan para politisi, masyarakat menggalang “koin untuk KPK” dan kini sudah mengumpulkan lebih dari 36 ribu dollar sumbangan masyarakat. Mereka bahkan menerima sumbangan berkantung-kantung semen dan batu bata. Tekanan itu akhirnya membuat parlemen menyetujui mengalokasikan anggaran itu pada Oktober 2012.

Komisioner KPK Adnan Pandu Praja mengatakan ia ingin anggaran lembaga itu ditetapkan sebesar 0,5 persen dari total anggaran belanja nasional, sama dengan lembaga sejenis di Hong Kong, untuk menghindari pekelahian tiap tahun dengan parlemen. Kalau menggunakan APBN 2013, itu artinya senilai 8,6 trilyun rupiah, jauh lebih besar dari anggaran tahunan saat ini sebesar 600 milyar rupiah.

ab/hp (rtr,ap,afp)