Perundingan Investasi EU-Cina Buntu di Fase Terakhir
24 Desember 2020
Hingga awal pekan kemarin kedua pihak masih berharap dapat menuntaskan negosiasi yang telah berlangsung selama tujuh tahun. Namun pada Kamis (24/12), perundingan kerangka hukum investasi antara Uni Eropa dan Cina kembali ditunda.
Kesepakatan itu sedianya diracik untuk memastikan kesetaraan bagi perusahaan-perusahaan Eropa di pasar domestik Cina, dan sebaliknya menjamin kelancaran investasi Cina di Eropa. Kantor berita DPA melaporkan, rancangan naskah perjanjian teranyar masih mengandung silang pendapat ketika perundingan berakhir.
Pembahasan digiatkan sejak Jerman menjabat Presiden Dewan Eropa. Kanselir Angela Merkel, menurut laporan mingguan ekonomi Jerman, WirtschaftsWoche, ingin agar kesepakatan dicapai sebelum Kepresidenan Jerman di Dewan Eropa berakhir pada 2020.
Awal pekan kemarin WirtschaftsWoche melaporkan, Merkel giat menekan negara-negara UE untuk menyetujui rancangan kesepakatan. Namun besarnya konsesi yang diberikan kepada Cina mengendurkan antusiasme negara lain.
Penyebabnya adalah keinginan Cina mengakses pasar energi di Eropa dan kebebasan melayani konsumen secara langsung. Dikhawatirkan, perusahaan Cina akan mendominasi sektor mobilitas elektrik, antara lain dengan menguasai jaringan stasiun pengisian ulang baterai.
Namun kabar tersebut dibantah Kementerian Luar Negeri di Beijing. Laporan WirtschaftsWoche diklaim "palsu,” kata Wang Wenbin, juru bicara Kemenlu dalam jumpa pers harian di Beijing, Kamis (24/12).
Menurutnya proses negosiasi antara Cina dan Uni Eropa berlangsung "lancar,” meski enggan merinci jalannya perundingan.
Isu Hak Asasi Manusia
Dari Brussel dikabarkan, Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dembrovskis dan Wakil Perdana Menteri Cina, Liu Je, menunda pembicaraan tingkat tinggi hingga setelah hari Natal.
Selain akses sektor energi, perselisihan kedua pihak berpusar pada hak buruh yang diklaim masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut "di level politik.”
Cina sebelumnya berjanji memperluas akses perusahaan Eropa terhadap sektor transportasi, keuangan, komputer, riset, otomotif, telekomunikasi dan layanan penyimpanan data online, serta layanan medis swasta.
Untuk itu Eropa bersedia mengesampingkan isu diskriminasi terhadap perusahaan Eropa di Cina, dengan syarat Beijing menjamin transparansi aliran subsidi negara.
Pengamat meyakini, kesepakatan investasi dengan Cina masih bisa digagalkan oleh Parlemen Eropa. Pekan ini, lembaga legislatif di Strassbourg itu menyepakati resolusi yang mengecam praktik buruh paksa di Cina dengan 89 persen suara.
Parlemen Eropa mengritik, kebijakan Cina memberlakukan praktik kerja paksa terhadap narapidana yang kebanyakan berasal dari etnis Uighur, Kazakh, Kirgis dan minoritas muslim lain itu bertentangan dengan prinsip HAM.
Diyakini, rancangan naskah kesepakatan dalam bentuknya saat ini akan mengundang penolakan di parlemen, demikian dilaporkan WirtschaftsWoche.
rzn/as (rtr, dpa, ap, wiwo)