1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Pidato SBY Abaikan Masalah Aktual

17 Agustus 2010

Presiden SBY, Senin (16/08), menyampaikan pidato kenegaraan tahunan di hadapan DPR dan DPD. Namun pidato menjelang hari kemerdekaan ini dikritik karena dianggap terlalu banyak berisi klaim keberhasilan pemerintah

https://p.dw.com/p/Op7j
Susilo Bambang YudhoyonoFoto: AP

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan membawa ekonomi Indonesia tumbuh gemilang di akhir masa jabatannya. Demikian salah satu isi Pidato kenegaraan yang disampaikan Yudhoyono di depan Paripurna DPR DPD. Menurut Yudhoyono, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi signifikan, diantara negara G 20 setelah Cina dan India.

Optimis Capai Target

Yudhoyono melanjutkan, pertumbuhan ekonomi cepat sebesar 7 sampai 7,7 persen, yang akan didorong di akhir masa pemerintahnnya ini, diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. SBY optimis target tersebut dapat dicapai. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, SBY mengharapakan terciptanya 10,7 juta lapangan kerja baru serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada tahun 2014.

Pada bagian lain pidatonya, Yudhoyono juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memprioritaskan masalah pemberantasan korupsi. Mengajak seluruh masyarakat menuntaskan agenda reformasi gelombang ke dua. Serta menyoroti sejumlah masalah, seperti kasus politik uang dan kisruh Pilkada.

Dinilai Tidak Tegas

Namun banyak kalangan melontarkan penyesalan bahkan kecaman, karena Yudhoyono tidak memanfaatkan forum kenegaran itu untuk menyampaikan sikap tegas pemerintah kepada para pelaku kekerasan dan intoleransi beragama, yang belakangan kembali muncul.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyebut pidato Yudhoyono hanya memuat pernyataan normatif dan tak tegas mendukung penegakkan kerukunan antarumat beragama. Padahal, saat ini kata Pramono, publik sedang menunggu ketegasan pemerintah.

Pengamat Politik Lembaga Survey Indonesia, Burhanudin Muhtadi menambahkan, banyak masalah mendasar yang justru tidak disorot dalam pidato kali ini. Menurut Burhanudin Muhtadi, kasus-kasus seperti ledakan tabung gas serta rekening gendut polisi membutuhkan sikap tegas Yudhoyono.

Sementara itu, meski menyampaikan apresiasi atas sejumlah kemajuan yang disampaikan dalam pidato kenegaraan, sejumlah partai besar seperti Golkar Dan PKS, juga memberi catatan kritis atas pidato presiden. Terutama target menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang masih harus diuji dan dibuktikan dalam pelaksanaan.

Zaki Amrullah

Editor: Ging Ginanjar