PM Jepang Kehilangan Kekuatan Mayoritas

Baru sekitar sebulan saja Naoto Kan memerintah Jepang, pukulan keras menghantam partainya. Kekalahan Partai Demokratik Jepang DPJ dalam pemilu Majelis Tinggi tampaknya mempersulit partai yang dipimpin PM Jepang Naoto Kan tersebut untuk membawa negeri sakura keluar dari krisis ekonomi terburuk dalam dua dekade terakhir. DPJ hanya mampu mengamankan 44 dari 54 kursi yang ditargetkan. Sementara lawannya, Partai Demokratik Liberal LDP, meraup 51 kursi.

Proposal Kenaikan Pajak jadi Pemicu

Pukulan berat dalam pemilu ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh para pemilih DPJ yang kini kecewa dan merasa dikhianati setelah DPJ tak menepati janji kampanyenya yang mengiming-imingi perubahan. Usulan kenaikan pajak yang diajukan Naoto Kan, membuat pemilih jadi frustasi. Rencana kenaikan pajak diajukan pemerintahan DPJ dengan maksud mengantisipasi agar negara ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut tidak semakin terpuruk akibat krisis ekonomi global. Dalam pemilu Agustus tahun lalu, DPJ menjanjikan membawa keluar negara itu dari stagnansi perekonomian, lewat pemotongan pengeluaran pemerintah yang tidak perlu, tanpa harus menguras lebih banyak lagi uang para pembayar pajak. Dalam konferensi pers, PM Jepang Naoto Kan mengemukakan ia menerima kekalahan ini : „Saya memohon maaf atas hasil pemilu ini. Saya rasa ini dikarenakan wacana kenaikan pajak, yang mungkin terlalu tiba-tiba. Sehingga para pemilih merasa bahwa mereka tidak memperoleh penjelasan cukup.“

DPJ memenangkan pemilu Agustus lalu dengan mengalahkan LDP yang telah setengah abad lamanya berkuasa. Namun Yukio Hatoyama, yang terpilih sebagai perdana menteri tergelincir dari kekuasaan, karena tak menepati janji kampanyenya untuk menutup pangkalan marinir AS di Okinawa dan ditambah lagi dengan dugaan skandal pemilu, yang melibatkan petinggi, Ichiro Ozawa. Naoto Kan kemudian naik menggantikan jabatan Hatoyama sebagai perdana menteri yang baru.

Popularitas Merosot

Namun sesaat setelah Kan mengajukan kenaikan pajak konsumen dari 5 persen menjadi 10 persen, untuk mengatasi utang negara, maka popularitas orang nomor satu di Jepang itu pun merosot di bawah 50 persen. Meski demikian, perdana menteri Jepang kelima dalam tiga tahun terakhir itu tak berniat untuk mengundurkan diri: "Saya masih ingin melanjutkan menyelesaikan masalah-masalah negara dengan bertanggungjawab dalam kerangka pemikiran bahwa saya kini berpegang pada garis awal yang baru.“

Terhadap kekalahan DPJ, Sadakazu Tanigaki dari partai oposisi LDP mengomentari:„Hasil pemilu ini merupakan penilaian pemilihan yang keras terhadap kekisruhan politik yang dijalankan DPJ dalam lebih dari sepuluh bulan terakhir kepemimpinan mereka.“

Tanpa kekuatan mayoritas di Majelis Tinggi, DPJ dan koalisi yuniornya, Partai Rakyat Baru, perlu mencari sekutu baru. Meski DPJ masih memegang kendali di Majelis Rendah, partai yang mematahkan kekuasaan LDP tersebut, masih membutuhkan partai-partai lain untuk mendesakan undang-undang lewat Majelis Tinggi. Sebelumnya, semua partai lain mengungkapkan keengganannya bergabung dengan koalisi DPJ, namun diperkirakan masih terbuka manuver politik lebih lanjut.

Ayu Purwaningsih(dpa/rtr/cna/afp)

Editor : Hendra Pasuhuk

.