Polisi Bubarkan Paksa Demonstrasi di Malaysia

Sekitar seribu demonstran ditangkap, karena terlibat aksi menuntut reformasi yang berlangsung hari Sabtu (09/07) di Kuala Lumpur.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dilaporkan terluka dalam aksi ini. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh ke trotoar, setelah polisi menembakkan air dan gas air mata langsung ke arah kerumunan demonstran tempat Anwar Ibrahim berdiri. Anwar Ibrahim mengatakan, polisi menghadapi para demonstran dengan cara yang amat brutal „Kita melihatnya betul-betul brutal dan sungguh-sungguh tidak beralasan…tak ada provokasi yang kami rencanakan…dan pemerintahan Najib harus menjawab tuntutan kami yakni pemilihan umum yang bebas. Dan mereka sangat takut dengan pemilu bebas. Mereka memukuli orang-orang untuk menolak tuntutan kami, suara kami“

Demonstrasi ini tercatat sebagai yang terbesar pernah terjadi di Malaysia. Sekitar sepuluh ribu orang ikut dalam aksi. Seruan long march ini dilakukan oleh kelompok oposisi yang memberi nama gerakan ini kelompok „Bersih 2.0“. Mereka menuntut kepada pemerintah agar melaksanakan pemilihan umum tahun depan secara jujur dan adil. Namun, Kepala Polisi Ismail Omar tidak mengabulkan ijin demonstrasi itu dengan alasan keamanan.

Namun, larangan tidak menghentikan para demonstran melakukan long march dari lima titik menuju Stadion Merdeka. Di sanalah kemudian, polisi menghentikan aksi damai ini dengan kekerasan. Demonstrasi kelompok „Bersih 2.0“ ditujukan untuk mengkritik kecurangan yang selama ini terjadi dalam pemilu Malaysia. Kata bersih dipakai oposisi untuk mengkritik praktek pembelian suara, serta menuntut agar mereka mendapat hak yang sama yakni akses gratis kampanye di media nasional, seperti yang didapatkan oleh partai yang berkuasa.

Front Barisan Nasional memerintah Malaysia sejak negara itu merdeka pada tahun 1957. Para aktivis demokrasi dan hak asasi manusia selama ini mengritik pemerintah Malaysia yang dianggap represif dalam menghadapi kelompok oposisi. Meski sejauh ini dianggap berhasil dalam bidang ekonomi, namun pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang berkuasa, harus menghadapi meluasnya tuntutan demokrasi serta potensi konflik etnis dan agama di negeri jiran itu.

Penulis : Andy Budiman

Editor : Christa Saloh