Prancis Sahkan RUU Imigrasi yang Kontroversial
20 Desember 2023
Anggota parlemen Perancis pada Selasa (19/12) mengesahkan undang-undang yang akan menerapkan kontrol lebih ketat terhadap migrasi.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadapi pemberontakan dari dalam partainya setelah RUU tersebut mendapat dukungan dari National Rally (RN) sayap kanan, yang dipimpin oleh Marine Le Pen. Namun pada akhirnya, RUU tersebut lolos ke majelis rendah dengan suara dari koalisi sentris Macron dan anggota parlemen konservatif.
Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, yang mempelopori RUU tersebut, menyatakan lega setelah mayoritas suara mendukung, yang berarti RUU tersebut tidak lagi bergantung pada dukungan dari anggota parlemen sayap kanan.
Masalah imigrasi merupakan isu politik yang penting dalam pemilihan parlemen mendatang. Meski pengesahan RUU tersebut akan menguntungkan Macron, dukungan yang ditunjukkan oleh Le Pen, yang menyebut RUU yang lebih ketat ini sebagai "kemenangan ideologis yang besar” bagi kelompok sayap kanan, juga dapat meningkatkan peluangnya dalam pemilu.
Isi undang-undang imigrasi yang baru
Sejak rancangan undang-undang tersebut pertama kali diajukan, terdapat berbagai amandemen yang memperketat peraturan imigrasi, dan kelompok sayap kiri menuduh pemerintah menyerah pada tekanan dari kelompok sayap kanan.
Untuk membuat undang-undang tersebut lebih sesuai bagi kelompok sayap kanan, pemerintah memutuskan untuk mengurangi langkah-langkah yang memungkinkan izin tinggal bagi sebagian imigran. Pemerintah juga setuju untuk memperpanjang masa tinggal di Prancis agar para migran yang memenuhi syarat untuk mengakses tunjangan kesejahteraan.
Dengan undang-undang baru ini, akses terhadap tunjangan perumahan juga akan tertunda selama lima tahun bagi para migran non-Uni Eropa yang menganggur.
Untuk mendapatkan dukungan dari kelompok sayap kanan, pemerintah juga telah memperkenalkan kuota migrasi yang akan mempersulit anak-anak imigran untuk menjadi orang Prancis.
Meskipun kini akan lebih mudah bagi para migran yang bekerja di sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja untuk mendapatkan izin tinggal, tetapi aturan baru tersebut juga akan lebih mudah untuk mengusir para migran ilegal.
ha/rs (AFP, Reuters)