Presiden Yudhoyono Tolak Permintaan Jokowi Naikkan BBM
28 Agustus 2014
Indonesia yang pernah menjadi anggota organisasi negara pengekspor minyak dunia OPEC, sedang berjuang untuk mengatasi terus membengkaknya subsidi bahan bakar minyak yang menyebabkan defisit dan meninggalkan sedikit ruang budget bagi pemerintahan Jokowi. (Baca: Memahami Jokoway)
Menaikkan harga BBM adalah isu sensitif yang berpotensi mendorong demonstrasi menentang pemerintahan Jokowi.
Kenaikan harga minyak akan memberikan pukulan paling keras bagi hampir 40 persen rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan menurut para penasihat Jokowi, langkah itu akan disertai paket kompensasi bagi rakyat miskin.
"Saya tanya pikiran (Susilo Bamgbang Yudhoyono) dan pandangannya tentang anggaran 2015… tapi detailnya akan didiskusikan nanti dengan tim transisi dan para menteri kabinet sekarang,” kata Jokowi dalam pernyataannya menyusul pertemuan tertutup selama dua jam di Bali.
Ditolak
Yudhoyono mengatakan ia “secara moral berkewajiban membantu presiden terpilih dan pemerintahan berikutnya”, sambil menambahkan bahwa ini adalah pertemuan awal dan akan ada pertemuan berikutnya.
Mengenai pertemuan itu, Joko Widodo hari Kamis mengaku bahwa usulannya agar pemerintahan saat ini menaikkan harga BBM ditolak oleh Presiden Yudhoyono.
Jokowi dalam pertemuan Rabu di Bali meminta pemerintah menaikkan BBM untuk mengurangi defisit anggaran tahun depan, untuk memberi ruang fiskal dan memindahkan alokasi subsidi BBM, salah satunya untuk pembangunan ekonomi pedesaan.
“Terus terang saya sampaikan, tadi malam secara khusus saya meminta pada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikan harga BBM,” kata Jokowi sebagaimana dikutip oleh portal KBR68H.
“Namun saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikan harga BBM. Jangan tanya saya kenapa, itu kira-kira jawabannya.”
Tapi Jokowi menegaskan dirinya siap mengambil risiko atas kebijakan yang tidak banyak populer tersebut.
Tahun depan, anggaran subsidi BBM diperkirakan menyedot Rp 392 triliun atau sekitar 20 persen dari seluruh anggaran.
ab/hp (afp,dpa,rtr)