Proses Ancam Ketua IMF

Berkaitan dengan penyelidikan terhadap Ketua IMF, harian Swiss Neue Zürcher Zeitung berkomentar:

Jika kecurigaan terbukti, bahwa Presiden Nicholas Sarkozy dan Lagarde membayar ganti rugi bagi Bernard Tapie atas jasa-jasanya ketika kampanye kedua politisi, lewat pengadilan yang pro Tapie, Lagarde nantinya harus mempertanggungjawabkan diri di depan pengadilan. Sekarang belum waktunya. Christine Lagarde juga menyatakan dengan tenang, bahwa penyelidikan hukum harus menyingkirkan semua kecurigaan. Ia tidak dilindungi imunitas, tetapi proses seperti itu di Perancis dapat berlangsung bertahun-tahun. Selama itu kasus tersebut akan membayangi Lagarde secara pribadi dan dalam menjalankan tugasnya.

Proses terhadap Lagarde juga mendapat sorotan harian Perancis Le Figaro:

Penyelidikan tentang peranan Christine Lagarde dalam skandal Tapie bukan alasan untuk rasa puas, maupun menyesal. Tetapi media harus menjaga diri untuk tidak memberikan reaksi berlebihan. Sebuah proses penyelidikan adalah prosedur hukum yang normal. Kepala berita, komentar yang terburu-buru dan memihak menyebarkan pesan yang salah, yang menyebabkan masyarakat bersikap menghakimi, meskipun tidak mendapat cukup informasi. Prinsip dugaan tidak bersalah, yang mendasar dan tidak boleh disentuh, sangat sering diinjak-injak orang yang merasa diri tidak bersalah.

Harian Jerman Tageszeitung (TAZ) memperkirakan ketua IMF itu kemungkinan akan menghadapi proses pengadilan:

Sekarang Lagarde, yang terancam proses pengadilan belum divonis. Tetapi pembelaan dirinya yang sembarangan sampai sombong mendapat jawaban setimpal. Sudah terlalu lama politisi Perancis (baik haluan kiri maupun kanan) tidak tersentuh pengejaran hukum. Ini terutama terjadi di era Presiden Jacques Chirac, yang dengan tidak tahu malu memanfaatkan imunitasnya, hingga tuduhan pelanggaran keuangan menjadi kadaluarsa. Pembukaan proses penyelidikan terhadap Lagarde adalah peringatan bagi para politisi. Jika berkaitan dengan uang, orang Perancis tidak terlalu solider terhadap para politisinya, dibanding kalau berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka. Itu pasti dianggap remeh oleh Christine Lagarde, yang lama tinggal di AS, di mana masyarakat bersikap sebaliknya.

Selain masalah proses penyelidikan terhadap ketua IMF, sejumlah harian Eropa juga menyoroti situasi di Suriah.

Harian Swedia Dagens Nyheter berkomentar:

Pengecaman kekerasan di Suriah oleh DK PBB datang terlambat dan dirumuskan dengan hati-hati. Untuk menyingkirkan Bashar al Assad, dewan itu harus bersatu dan melaksanakan tekanan besar terhadap rejim Suriah. Sayangnya sementara ini tidak ada petunjuk bahwa pengekangan rakyat Suriah akan berakhir. Ocehan tentang reformasi, termasuk pengumuman bahwa partai-partai oposisi akan diijinkan berdiri, sebenarnya hanya omong kosong. Realita menunjukkan, yang selalu terjadi adalah kekerasan.

Pernyataan DK PBB menyangkut Suriah juga mendapat sorotan harian Jerman Tagesspiegel.

Kemungkinan 1.600 demonstran telah dibantai pasukan Assad, tetapi badan paling berkuasa dalam PBB itu mengeluarkan resolusi saja tidak, melainkan hanya pernyataan dari India yang sekarang memimpin. Meskipun demikian, mengingat realita politik di DK PBB, itu sudah merupakan keberhasilan, bahwa Duta Besar India pada PBB mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan serangan bersenjata tentara Suriah terhadap warga sipil. Memang kedengarannya sinis, jika kedua belah pihak, demonstran tidak bersenjata dan penembak jitu dari militer diminta untuk menahan diri. Tetapi setidaknya sekarang semua anggota DK PBB, yang berjumlah 15 mendukung kutukan terhadap rejim Assad, termasuk juga Rusia dan Cina.

dpa/afp/Marjory Linardy

Editor: Hendra Pasuhuk