Puluhan Pejabat Vietnam Diadili atas Kasus Suap saat Pandemi

Lebih dari 50 pejabat Vienam diadili pada hari Selasa (11/07), atas dugaan kasus korupsi terkait penerbangan repatriasi selama pandemi COVID-19. Skandal tersebut juga menyebabkan beberapa menteri senior pemerintah akhirnya dipecat.

Kasus ini adalah bagian dari gerakan antikorupsi besar-besaran, yang juga membuat Presiden Nguyen Xuan Phuc mendadak mengundurkan diri pada awal tahun ini. Langkah besar itu sebelumnya tidak pernah terjadi di negara komunis Vietnam, di mana perubahan politik biasanya dilakukan dengan sangat hati-hati.

Pada Selasa (11/07) pagi, media pemerintah Vietnam merilis foto-foto para terdakwa yang mengenakan masker, saat mereka digiring oleh polisi berseragam ke gedung pengadilan di pusat Kota Hanoi, tempat di mana para terdakwa akan menjalani pemeriksaan keamanan.

Siapa saja yang diadili?

Di antara para terdakwa yang diadili, termasuk mantan Wakil Wali Kota Hanoi Chu Xuan Dung dan mantan Duta Besar Vietnam untuk Jepang Vu Hong Nam. Masing-masing dari mereka telah memberikan lebih dari US$75.000 (sekitar Rp1,1 miliar) kepada negara sebagai "uang ganti rugi," tulis media pemerintah, VNExpress.

Awal pekan ini, surat kabar milik pemerintah Thanh Nien, juga mengatakan bahwa jaksa penuntut akan menjatuhkan dakwaan kepada "21 pejabat dan pegawai negeri... karena menerima hampir US$7 juta (setara Rp106 miliar) lebih dari 100 perusahaan untuk menangani prosedur administratif repatriasi".

Sedangkan, 33 orang lainnya akan menghadapi berbagai dakwaan lain, termasuk "menawarkan atau menjadi perantara kasus suap, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang," tulis surat kabar tersebut.

Jumlah total uang yang terlibat dalam kasus suap tersebut mencapai total US$9,5 juta (setara Rp144 miliar), tulis Thanh Nien pada hari Senin (10/07). Jumlah tersebut termasuk dana suap sebesar US$2,65 juta (setara Rp40 miliar), yang diberikan kepada pejabat polisi untuk menghindari penuntutan, tambah surat kabar tersebut.

Terancam hukuman mati

Setidaknya 18 terdakwa, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri To Anh Dung dan mantan Asisten Wakil Perdana Menteri Nguyen Quang Linh, terancam menghadapi hukuman mati jika mereka terbukti bersalah.

Mantan Sekretaris Wakil Menteri Kesehatan Pham Trung Kien juga diduga telah menerima 253 kasus suap selama 11 bulan, dengan total dana suap yang diterima sebesar US$1,8 juta (setara Rp27,2 miliar), ungkap VNExpress pada hari Selasa (11/07).

Pada awal tahun 2020, Vietnam telah menutup diri dari dunia luar dalam upaya memperlambat penyebaran virus corona dan menyelenggarakan hampir 800 penerbangan khusus untuk membawa pulang warganya dari 60 negara.

Namun, warga Vietnam harus menghadapi prosedur yang rumit dan wajib membayar harga tiket pesawat serta biaya karantina yang sangat mahal untuk bisa kembali pulang ke Vietnam, menurut laporan media resmi Vietnam.

To Anh Dung diduga telah menerima dana suap sebesar US$910.000 (setara Rp13,7 miliar), untuk menambahkan beberapa perusahaan ke dalam daftar penyedia penerbangan repatriasi.

Pembersihan antikorupsi di Vietnam

Kasus korupsi ini muncul sebagai bagian dari pembersihan antikorupsi yang telah melibatkan sejumlah transaksi selama respons pandemi COVID-19 berlangsung di Vietnam.

Pada awal tahun ini, Majelis Nasional telah memberhentikan Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam dari posisi mereka, di mana Minh merupakan mantan Menlu Vietnam, sementara Dam bertanggung jawab atas penanganan pandemi COVID-19 di negara itu.

Setidaknya 100 pejabat dan pebisnis, termasuk asisten Dam, telah ditangkap sehubungan dengan skandal yang melibatkan distribusi alat tes COVID-19 di Vietnam.

Pembersihan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Nguyen Phu Trong, juga menjatuhkan Presiden Phuc, yang "bertanggung jawab secara politis" atas kekurangan para pejabatnya, demikian pernyataan komite pusat partai itu.

Pengadilan terbuka atas kasus korupsi penerbangan repatriasi, yang merupakan hasil dari investigasi selama satu tahun dan melibatkan lebih dari 100 pengacara itu akan dijadwalkan berlangsung selama satu bulan ke depan.

kp/ha (AFP)