1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Persamaan Hak

Ramah Gender, Maskapai Japan Airlines Ganti Sapaan Bapak-Ibu

28 September 2020

Maskapai Japan Airlines membuang frasa "ladies and gentlemen" dan menggantinya dengan mengucapkan salam netral gender dalam setiap penerbangan yang akan dimulai pada Oktober 2020.

https://p.dw.com/p/3j5sV
Flughafen Osaka Itami Skypark
Potret pesawat dari maskapai Japan AirlinesFoto: picture-alliance/M. Mainka

Mulai 1 Oktober 2020, maskapai Japan Airlines (JAL) akan menghapus sapaan yang didasarkan pada dua jenis kelamin yaitu ladies and gentlemen atau bapak dan ibu, menggantinya dengan salam ramah gender seperti "selamat pagi" dan "selamat malam", kata juru bicara maskapai kepada AFP.

Dalam bahasa Jepang, ungkapan yang digunakan untuk pengumuman semacam itu sudah netral gender, tetapi keputusan tersebut berlaku untuk bahasa lain yang digunakan oleh maskapai penerbangan.

Keputusan tersebut tampaknya menjadi yang pertama bagi operator penerbangan Jepang. Saingan JAL, ANA Holdings melalui juru bicaranya mengatakan bahwa mereka akan "mempelajari masalah tersebut berdasarkan pendapat dari pelanggan kami".

Jepang perluas perlindungan hak individual warga

Pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Jepang, tetapi dalam beberapa tahun terakhir pemerintah secara bertahap telah memperluas perlindungan hak bagi warganya yang lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

JAL tahun lalu juga telah menjalankan uji coba penerbangan "LGBT Ally Charter" untuk pasangan sesama jenis dan keluarga mereka, dan mengubah aturan agar dapat memberikan tunjangan bagi pasangan sesama jenis.

Meskipun Jepang relatif toleran terhadap homoseksualitas, namun hingga saat ini tidak ada perlindungan hukum khusus untuk kaum gay.

Populasi LGBTQ Jepang telah berkampanye menuntut pengakuan yang lebih besar dari pemerintah. Tahun lalu, 13 pasangan sesama jenis mengajukan gugatan yang menuduh pemerintah Tokyo telah melakukan diskriminasi karena gagal mengakui pernikahan mereka. Mereka berharap pengadilan akan memutuskan posisi pemerintah melanggar konstitusional.

ha/hp (CNA, AFP)