Reformasi Birokrasi di Yunani Mandek

Akhir tahun 2012, pemerintah Koalisi Yunani di bawah pimpinan Antonis Samaras berjanji menutup sekitar 15.000 tempat kerja di birokrasi. Selain itu, 12.000 pegawai negeri akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan mereka.

Langkah pembaruan ini adalah tuntutan dari Uni Eropa, Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Sentral Eropa, ECB. Penyusutan birokrasi menjadi prasyarat agar Yunani bisa menerima kucuran dana 8,1 miliar Euro yang telah disepakati dalam paket bantuan.

Tekanan dari Uni Eropa

Tapi langkah pembaruan di birokrasi mengalami hambatan. Menurut laporan media, Uni Eropa sekarang memperingatkan Athena, bahwa perampingan birokrasi harus segera dilakukan. Bahkan Uni Eropa diberitakan memberi ultimatum kepada Yunani sampai hari Senin (08/07/13).

Tapi pemerintah Yunani dan Uni Eropa membantah ada ultimatum. Pemerintah Yunani menegaskan, perampingan birokrasi akan segera dilakukan. Menteri Reformasi Birokrasi, Kyriakos Mitsotakis sudah menyiapkan rancanngan undang-undang yang akan diajukan ke parlemen. Semua tuntutan Uni Eropa akan dipenuhi.

"Reformasi birokrasi ini memang sebuah keharusan, tapi secara politis ini sulit dilakukan", kata Napoleon Maravejas, Profesor Politik dan Administrasi Negara di Universitas Athena. Prasyarat untuk melakukan reformasi birokrasi adalah penilaian yang kritis dan obyektif terhadap prestasi pegawai negeri. Namun hal ini sulit dilakukan, jelas Maravejas. Alasannya, masyarakat tidak percaya pada instansi pemerintah, sementara kolusi dan nepotisme masih sangat kental dalam birokrasi di Yunani.

Kebijakan Politik Yang Kacau

Maravejas pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian tahun 2012 dalam pemerintahan transisi di bawah pimpinan Hakim Agung Panajotis Pikramentos. Dari pengalamannya ia tahu, bahwa kemauan melakukan reformasi di tingkat birokrasi sangat lemah.

Ini alasannya, mengapa sampai sekarang tidak ada perencanaan jangka panjang untuk perampingan birokrasi, kata Marajevas. Yang ada hanya usulan-usulan kecil dan spekulasi. Pernah ada berita akan ada reformasi di tubuh kepolisian. Lalu muncul berita, setiap pegawai negeri yang dipecat akan diganti oleh pegawai baru. Tidak ada benang merah dalam kebijakan reformasi.

Sektor birokrasi Yunani memang tidak efektif. Baru tahun 2010, dilakukan registrasi untuk mengetahui, berapa orang yang bekerja sebagai pegawai negeri. Jumlahnya 768.000 orang, ini belum termasuk pekerja di perusahaan komunal dan perusahaan negara besar seperti perusahaan energi DIE atau lembaga penyiaran negara ERT. Di banyak kementerian dan lembaga negara, tidak ada organigram yang menunjukkan struktur organisasi.

"Seharusnya, setelah satu lembaga mengetahui berapa banyak pegawainya, mereka menyusun bagan organisasi, agar orang tahu ada yang dilakukan setiap pekerja", kata jurnalis dan pengamat pasar kerja Roula Salouru. Tapi banyak lembaga yang tidak punya bagan organisasi. Menurut Salouru, alasannya adalah banyak partai politik mengirim anggota partai yang dianggap berjasa masuk ke perusahaan negara. Mereka tidak tertarik membuat bagan organisasi, karena banyak pegawai yang sebenarnya tidak punya tugas yang jelas.