Rencana Perpanjang Operasi PLTN Ditentang

Nampaknya jalan untuk memperpanjang masa operasi pembangkit listrik tenaga atom telah dibuka. Dalam perjanjian koalisi Uni Kristen (CDU/CSU) dan partai Liberal (FDP) menyebut tenaga nuklir sebagai jembatan menuju zaman energi terbarukan. Pemerintah menugaskan tim penilai untuk menghitung dampak positif tenaga nuklir pada perlindungan iklim, harga listrik serta keamanan penyediaannya. Antara sepuluh hingga lima belas tahun yang akan diupayakan oleh Kanselir Angela Merkel untuk memperpanjang masa operasi PLTN. Namun ia menyadari untuk meyakinkan parlemen Jerman Bundestag dari keuntungan perpanjangan tersebut. Ia memerlukan argumen yang sungguh kuat.

"Secara profesional menurut saya yang paling rasional adalah perpanjangan antara sepuluh hingga lima belas tahun. Tentu saya sebagai kanselir harus mempertimbangkan bagaimana memasukkan keamanan tenaga nuklir sebagai prioritas tertinggi. Dan kami tidak punya suara mayoritas di parlemen. Artinya, semua ini harus dipikirkan dengan matang dan jangan sampai ada kekurangan secara hukum.“

Berbagai partai oposisi mulai dari partai Hijau sampai partai Sosial Demokrat SPD dan partai Kiri dari awal sudah mengancam akan menghubungi para hakim di pengadilan konstitusi di Karlsruhe agar pemerintah segera menghentikan rencananya. Kubu oposisi kuatir bahwa pemerintah tidak hanya mengupayakan perpanjangan masa operasi PLTN, akan tetapi juga membatalkan program untuk tidak menggunakan tenaga atom.

Sepuluh tahun yang lalu pemerintah koalisi di bawah pimpinan Kanselir Gerhard Schröder dan perusahaan energi sepakat untuk membatasi jumlah listrik yang diproduksi oleh tenaga atom. Namun sebanyak 62 persen dari jumlah yang disepakati sudah terpakai sampai Juni lalu. Berdasarkan kesepakatan itu, PLTN terakhir akan dimatikan selambatnya 2025. Tetapi berdasarkan perhitungan Merkel masa operasi PLTN akan berlaku hingga 2040. Politisi dari partai Sosial Demokrat SPD Hubertus Heil meramalkan masa yang tidak tenang jika rencana pemerintah itu berhasil lolos di parlemen:

"Akan terjadi konflik masyarakat yang sungguh besar. Dan konflik ini dapat diselesaikan jika Jerman keluar dari program tenaga atomnya. Ini kompromi yang disepakati bersama perusahaan energi. Kini sedang dicoba untuk membatalkan kesepakatan itu. Apa yang akan terjadi tiga atau empat tahun mendatang jika pembagian suara mayoritas di parlemen berubah?“

Kubu oposisi dan gerakan anti atom menyatakan akan menggelar aksi protes yang „panas di musim gugur“ ini. Rencana pemindahan tangki berisi sampah radioaktif dalam waktu dekat akan menjadi uji coba bagi gerakan anti atom, tulis harian berhaluan kiri „tageszeitung“.

Menteri Lingkungan Norbert Röttgen yang satu partai dengan Kanselir Merkel, menilai keuntungan yang diperoleh dari perpanjangan itu hanya terbatas. Namun Röttgen sendirian dengan pandangannya. Begitu juga di parlemen, sementara ini kubu yang menentang atom hanyalah minoritas.

Namun rencana Merkel yang juga diprakarsai oleh menteri ekonomi Rainer Brüderle dari partai Liberal, bisa gagal di dewan perwakilan negara bagian Bundesrat yang sangat berkuasa itu. Setelah mencatat kegagalan di pemilihan parlemen negara bagian Nordrhein-Westfalen pemerintah koalisi Liberal dan Uni Kristen tidak meraih suara mayoritas. Dan terkait soal atom Kanselir Merkel tidak hanya akan ditentang pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh partai Sosial Demokrat, Hijau dan Kiri. Negara bagian yang diperintah oleh Uni Kristen seperti Thüringen, Sachsen-Anhalt dan Niedersachsen yang masih mengandalkan batu bara dan tenaga angin takut tersaingi oleh pembangkit listrik tenaga atom. Selain itu, karena pemerintah ingin menghindari dewan perwakilan negara bagian, telah menyulut pertikaian antara tim penilai, apakah diperlukan persetujuan perwakilan negara bagian.

Yang pasti, pemerintah negara bagian juga ikut menentukan dalam soal keamanan reaktor nuklir. Dan ini merupakan kartu andalan bagi penentang atom. Dalam empat pekan mendatang Kanselir Merkel akan menyerahkan sebuah konsep energi baru. Dan setelahnya jika diperlukan akan dirancang dasar hukumnya. Namun seperti biasanya, yang memutuskan apakah masa operasi PLTN dapat diperpanjang atau tidak adalah para hakim di pengadilan konstitusi.

Bernd Gräßler / Andriani Nangoy

Editor: Asril Ridwan