Ribuan Warga Timor Leste Gelar Protes di Kedubes Australia

Lebih 10.000 warga, aktivis, mahasiswa dan mantan pejuang menggelar demonstrasi di luar Kedutaan besar Australia di ibukota Timor Leste, Dili, hari Selasa (22/03). Koordinator aksi protes Juvinal Dias mengatakan kepada kantor berita AFP, sekolah-sekolah di Dili diliburkan untuk hari ini.

"Ini mungkin demonstrasi terbesar yang pernah kita lihat sejak kita mendeklarasikan kemerdekaan," kata Juvinal Dias.

"Sangat besar, dan ini diselenggarakan oleh warga, bukan oleh pemerintah", kata dia.

Wilayah laut Timor Leste diketahui kaya minyak dan gas. Perekonomian negara kecil itu sangat bergantung dari ekspor sumber daya alamnya.

Pemerintah Timor Leste sejak lama mendesak Australia agar melakukan negosiasi ulang soal eksplorasi minyak dan gas di Celah Timor dan soal batas-batas negara di wilayah laut. Kesepakatan yang sekarang dinilai sangat merugikan Timor Leste.

Dili mengklaim bahwa Australia memata-matai para pejabatnya selama negosiasi Celah Timor demi mendapatkan keuntungan komersial maksimal. Karena itu Timor Leste ingin agar perjanjian yang ada dibatalkan.

Australia dan perusahaan-perusahaan minyak internasional dituduh menekan Timor Leste untuk menandatangani kesepakatan bagi hasil minyak.

Timor Leste dan Australia menandatangani kesepakatan itu bulan Januari 2006, empat tahun setelah negara itu resmi merdeka dari pendudukan Indonesia. Namun perjanjian tersebut masih harus diratifikasi.

Korrdinator aksi protes Juvinal Dias mengatakan, para pengunjuk rasa menuntut ingin agar Australia menghormati hukum internasional dan kembali ke meja perundingan dengan itikad baik.

Permintaan agar delegasi warga Timor diberi kesempatan bertemu dengan Duta Besar atau seorang pejabat senior lain ditolak pihak Australia. Tuntutan para pemrotes akhirnya disampaikan lewat surat.

Warga Timor Leste dan para simpatisan di luar negeri juga menggelar aksi protes serupa, antara lain di Sydney, melbourne dan di Jakarta.

Timor Leste resmi merdeka tahun 2002, setelah sebelumnya ratusan tahun di bawah penjajahan Portugis dan 25 tahun masa pendudukan Indonesia. Tahun 1999, pemerintahan Presiden Habibie mengijinkan referendum di wilayah Timor-Timur di bawah pengawasan PBB, agar warga Timor Timur menentukan nasibnya sendiri. Negara berpenduduk sekitar 1,1 juta orang itu termasuk negara paling miskin.

hp/rn (afp)