Rusia Balas Sanksi AS Dengan Pengusiran Diplomat

Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Jumat (28/7), pihaknya meminta Kedutaan Besar AS di Rusia mengurangi jumlah stafnya mulai 1 September 2017. Rusia juga tidak memperpanjang ijin penggunaan pusat rekreasi kedutaan di pinggiran kota Moskow dan fasilitas gudang. Kementerian Luar Negeri di Moskow mengatakan, jumlah staf misi diplomat AS akan dipangkas menjadi 455 diplomat.

Juru bicara Kedutaan Besar AS di Rusia, Maria Olson menanggapi pengumuman kemenlu Rusia itu menerangkan kepada wartawan, pihaknya belum mengetahui pemotongan jenis apa yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan baru Rusia, karena rinciannya belum ada.

Olson mengatakan, Duta Besar John Tefft sudah menyampaikan "kekecewaan dan protes kerasnya" terkait keputusan tersebut dan meminta pemerintah Rusia dan Washington meninjau keputusan itu.

Reaksi atas sanksi baru Washington

Sebelumnya, senat A.S. menyetujui paket baru sanksi keuangan yang lebih ketat terhadap Rusia, Iran dan Korea Utara. RUU yang disetujui Senat tersebut kini dikirimkan kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani.

Undang-undang tersebut antara lain melarang Presiden Trump memperlunak atau membatalkan sanksi terhadap Rusia tanpa persetujuan Kongres AS. Perundang-undangan ini ditujukan sebagai sanksi kepada Moskow, karena telah berupaya mencampuri pemilihan presiden 2016 di AS dan telah melakukan agresi militer di Ukraina dan Suriah.

Hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat mencapai tingkat terburuk setelah aneksasi Rusia terhadap Krimea dan gangguan intervensi di wilayah timur Ukraina pada tahun 2014. Berbagai laporan tentang upaya campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016 menghapus harapan bahwa hubungan akan membaik, sebagaimana diharapkan Presiden Donald Trump.

Paket sanksi keuangan yang baru ditujukan kepada Presiden Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya, dengan target utama para pejabat korup, pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan sektor-sektor kunci perekonomian Rusia, termasuk penjualan senjata dan ekspor energi.

Bisa jadi bumerang

RUU yang disetujui Senat AS itu sudah mengalami revisi beberapa kali sehubungan dengan kekhawatiran yang disuarakan oleh perusahaan minyak dan gas Amerika Serikat. Kalangan bisnis khawatir sanksi terhadap sektor energi Rusia, dapat menjadi bumerang bagi bisnis mereka dengan Moskow yang sangat menguntungkan.

Kementerian Luar Negeri Rusia menolak sanksi terbaru itu dan menyebutnya dapat "menciptakan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi ekonomi AS."

"Pemerasan semacam ini, yang bertujuan untuk membatasi kerjasama antara Rusia dan negara-negara lain, merupakan ancaman bagi banyak negara dan bisnis global," demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Rusia sebelumnya mengatakan, mereka tidak akan melakukan langkah balasan atas rencana sanksi baru AS, sampai Presiden Trump menandatangani RUU tersebut.

hp/as (afp, ap, rtr)