Rusia Gelar Referendum di Empat Wilayah Ukraina

Referendum di wilayah Donetsk, Lugansk, dan kawasan di selatan Kherson dan Zaporizhzhia, dijadwalkan berlangsung selama lima hari. Otoritas setempat sementara ini masih menyambangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan suara. Adapun tempat pemungutan suara baru akan dibuka pada Selasa depan (27/9), lapor AFP.

Leonid, seorang perwira militer berusia 59 tahun, mengaku "bahagia” saat diwawancara media. "Pada akhirnya, situasi berkembang ke arah restorasi wilayah Uni Soyet. Refendum ini adalah satu langkah menuju ke sana,” ujarnya.

Referendum itu dicetuskan Presiden Vladimir Putin, usai militer Rusia mengalami kekalahan telak di wilayah Kharkiv dan kehilangan sebagian kekuatan tempurnya. Kamis (22/9) kemarin, Moskow mengumumkan mobilisasi parsial di Rusia bagi komponen cadangan dan warga sipil berlatarbelakang militer.

Pada Jumat (23/9), kantor berita Rusia, TASS, melaporkan referendum resmi dimulai di empat wilayah pendudukan di selatan Ukraina. "Lantaran tenggat yang sempit dan minimnya peralatan teknis, pemungutan suara diputuskan tidak secara elektronik, melainkan dengan menggunakan surat suara,” tulisnya.

Penyelenggaraan referendum sudah disiapkan sejak berbulan-bulan lalu oleh otoritas pro-Moskow di keempat wilayah. Namun posisi militer Ukraina yang sudah memasuki wilayah Donbas mendorong Rusia menjalankan rencana tersebut. 

"Donbas adalah Rusia”

Denis Pushilin, pemimpin kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk, mengatakan klaim kemerdekaan tidak hanya berlaku bagi provinsi Donetsk saja, melainkan juga untuk seluruh wilayah Donbas yang juga mencakup Luhansk.

"Donbas adalah milik Rusia,” kata dia dalam sebuah video kampanye di Telegram. "Setiap suara kalian akan mengkonfirmasikan kebenaran ini.”

Referendum dan kemungkinan integrasi empat wilayah Ukraina kepada Rusia diyakini akan semakin memanaskan konflik. "Kita tidak bisa dan tidak akan membiarkan Presiden Putin lolos tanpa konsekuensi,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, kepada Dewan Keamanan PBB, Kamis (22/9).

AS menyebut referendum untuk bergabung dengan Rusia sebagai "sebuah penipuan,” dan menyerupai tindak-tanduk Moskow pasca aneksasi Krimea pada 2014. Pada saat itu, Barat merespons dengan menjatuhkan sanksi tambahan kepada Rusia.

Dalam Sidang Umum PBB, Menlu Rusia, Sergey Lavrov, mengecam reaksi Barat terhadap referendum di Ukraina sebagai bentuk "rusofobia” atau kebencian terhadap Rusia.

Presiden Ukraina, Volodomyr Zelenskyy, sebaliknya menyebut pemilihan sebagai kebohongan. "Saya berterima kasih kepada semua negara di dunia yang membantu kami, yang dengan jelas mengecam kebohongan lain dari Rusia,” kata dia dalam pidato harian, Kamis kemarin.

rzn/hp (afp,rtr)